JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kelautan, H Johan Rosihan ST mengatakan, perlu ‘Strategic Planning’ (perencanaan strategi-red) dalam rangka meningkatkan pembangunan perikanan dan kelautan di tanah air.
“Saya melihat selama ini belum ada konsep negara maritim yang diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal pemerintahan dia beberapa tahun lalu yang menjadi cita-cita nasional dalam rangka membangun Indonesia sebagai negara maritimyang tangguh,” kata Johan.
Hal itu diutarakan llegislator dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Batat (NTB) ini menanggapi program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2021-2024 yang dikemukakan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan pekan ini.
Karena itu, Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) 2020-2025 ini mengatakan, diperlukan ‘strategic planning’ yang visioner untuk merealisasikan berbagai program terobosan KKP.
Wakil rakyat asal Sumbawa ini mengingatkan agar KKP sadar, sarana dan prasarana bidang kelautan perikanan Indonesia masih sangat tertinggal, jauh dibandingkan negara-negara anggota ASEAN sehingga perlu strategic planning agar Indonesia sebagai negara maritim yang punya sejarah besar bisa bangkit dan maju berdasarkan potensi yang ada. “Kita punya Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan mencintai maritim,” papar Johan.
Laki-laki kelahiran Labuhan, Pulau Sumbawa, 29 Oktober 1972 ini berharap segera disusun kebijakan dengan anggaran memadai untuk pembangunan kelautan nasional termasuk kebijakan ekonomi kelautan dan tata kelolanya secara komprehensif.
Jika KKP mau mereview perikanan tangkap guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp 600 miliar menuju Rp 12 triliun, Johan mengusulkan KKP menjadikan perikanan tangkap sebagai sumber produksi utama sehingga diperlukan planning system yang baik pula.
“Selaku negara agraris, Indonesia harusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari sektor perikanan dengan memperkuat infrastruktur perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan lokal,” tutur Johan.
Dikatakan, bapak satu putra dan empat putri ini, kebijakan pembangunan dan manajemen kelautan haruslah keterpaduan sektor kelautan dengan daratan yang menyatu dalam strategi pembangunan nasional demi untuk kesejahteraan rakyat.
Dari segi anggaran, Johan menyesalkan karena setiap tahun bukannya naik tetapi selalu menurun. Padahal, padahal sebagai negara maritim, Indonesia harus mengoptimalkan potensi laut negeri ini yang begitu luas.
Johan berharap ada formulasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk merealisasikan rencana terobosan KKP dan perbaikan tata kelola kelautan agar bidang ini menjadi unggulan dalam perekonomian nasional.
“Saya selalu mendorong agar KKP menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan dan pemulihan ekonomi nelayan serta masyarakat dengan jalan membangun kampung-kampung perikanan secara optimal,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
