Trenggalek, beritalima.com
Dengan banyaknya destinasi wisata di wilayah Kabupaten Trenggalek, sudah selayaknya berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang memadai. Selama ini, pariwisata dan seni budaya merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar diluar pajak untuk Kabupaten Trenggalek. Sehingga pendukung dari pariwisata harus diprioritaskan baik dari akses infrastruktur, lahan parkir maupun prasarana lainya. Hal tersebut sering dikeluhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto. “Dinas kita mempunyai beberapa bidang, jadi sudah seharusnya diberi anggaran sesuai dengan peruntukan yang ada di kami,” kata Joko Irianto kepada beritalima. com, Sabtu(29/7). Namun, selama ini anggaran yang mendukung operasional dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek hanya dikisaran 8 miliyar rupiah sehingga terkadang belum mampu meng-cover seluruh agenda kerja Dinas tersebut. “Dengan anggaran sekitar 8 miliyar rupiah pertahun, Dinas kami belum mampu memenuhi target dari seluruh keperluan bidang yang ada,” imbuh Joko. Semestinya, dengan target PAD yang tinggi untuk pariwisata maka anggaran pendukung dan fasilitas lain juga harus menyesuaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Pemerintah Kabupaten diharapkan bisa mendukung penuh anggaran kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. “Tim penganggaran, baik dari Legislatif dan Eksekutif kita harapkan bisa mendukung semua program di kita,” harap putra dari salah satu mantan Bupati Trenggalek ini. Dengan bertambahnya jumlah destinasi wisata baru dibeberapa titik, maka perlu juga ada prioritas alokasi dukungan anggaran. “Dengan semakin banyaknya titik-titik destinasi wisata baru di Trenggalek, prioritas dab dukungan anggaran dari otoritas terkait selalu harapkan,” pungkas Joir (sapaan akrab dari kepala dinas yang murah senyum tersebut). Sedangkan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam saat dikonfirmasi mengenai hal dimaksud mengatakan jika semua akan dikaji lebih lanjut. “Kita yang di DPRD akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, segala hal akan kita kaji secara mendalam disesuaikan dengan kondisi maupun payung hukum yang ada, ” jelas Samsul. Dia juga mengatakan, semua hal itu ada aturannya tidak serta merta bisa dilaksanakan secara subjektif. “Terkait anggaran, ada banyak aturan yang mengikat jadi tidak bisa kita putuskan secara tergesa-gesa dan subjektif. Tetap harus berpedoman pada aturan dan perundangan yang melingkupi,” tutup politisi PKB ini diplomatis. Heru Gondrong
Tampilkan lebih sedikit
