JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan disusun secara kridibel dan sebesar-besarnya untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi di tengah tantangan pandemi wabah virus Corona (Covid-19) dan resesi ekonomi global.
Hal tersebut diungkapkan legislator dari Dapil II Provinsi Lampung, Junaidi Auly terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR RI. Dokumen tersebut bakal digunakan para wakil rakyat di parlemen sebagai bahan pembicaraan pendahuluandalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Terkait dengan hal tersebut, Fraksi PKS DPR RI memiliki beberapa catatan penting dalam menyikapi bahan yang telah disampaikan Pemerintah itu, salah satunya, mendorong Pemerintah untuk memastikan APBN ke depan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi di tengah tantangan pandemi covid-19 dan resesi ekonomi global.
Junaidi selaku anggota Komisi XI DPR membidangi perbankan, keuangan dan pembangunan mengatakan, KEM-PPKF 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Beberapa catatan Fraksi PKS yang diterima Beritalima.com, Selasa (15/6) diantaranya, target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF 2021 terlalu rendah, hanya 4,5-5,5 persen. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 5,4-6 persen per tahunnya.
Tahun depan, level pertumbuhan untuk skenario rendah mencapai 5,4 persen, level sedang mencapai 5,5 persen serta level tinggi 5,7 persen.
“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, terlebih di tengah krisis pandemi covid-19 dimana rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah,” ungkap Junaidi.
Catatan berikutnya, Fraksi PKS DPR RI juga mendorog Pemerintah untuk mampu mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan, pertumbuhan ekonomi 2021 harus dapat dipacu lebih tinggi yang diikuti dengan perbaikan kualitas. “Selama ini, pemerintah selalu gagal mencapai target dengan cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi global,” jelas dia.
Tahun lalu, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen dari target 5,3 persen, 2018 realisasi pertumbuhan 5,17 persen dari target 5,4 persen. “Kegagalan capaian pertumbuhan ekonomi ini tentu akan berdampak pada kegagalan target penerimaan negara maupun percepatan penurunan masalah-masalah sosial di Indonesia,” kata Junaidi.
Karena itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk merinci secara deatail target pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021 tidak dirinci pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal pertumbuhan pada sektor ini memberikan gambaran kemampuan perekonomian yang mencapai target pertumbuhan ekonomi dilihat dari kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 56 persen.
“Pada tahun depan pemerintah menargetkan 4,1-4,9 persen pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kami dari Fraksi PKS menilai, Pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melihat dari rendahnya target pada sektor ini,” demikian Junaidi Auly. (akhir)
