Jurnalis Banyuwangi Selatan Ajukan Hearing Transparansi Anggaran Media Pemkab Banyuwangi

  • Whatsapp

BANYUWANGI, beritalima.com – Komunitas Jurnalis Banyuwangi Selatan (JBS) mengajukan hearing kepada DPRD Banyuwangi. Mereka menuntut transparansi publikasi media dibawah naungan Diskominfo, Pemkab Banyuwangi.

Aksi ini dilakukan menyusul adanya indikasi diskriminasi dalam alokasi.

Bacaan Lainnya

Ketua JBS, Joko Prasetyo menyampaikan, surat permohonan hearing kepada Ketua DPRD Banyuwangi, merupakan aksi pertama. Surat permohonan hearing sudah dikirim pada Kamis (14/10/2021) lalu.

“Dalam surat, kami meminta dewan juga menggunakan tugas pengawasan,” kata Joko, Sabtu (16/10/2021).

Kami mendesak dewan, lanjutnya, karena mereka adalah wakil rakyat kami. Dan dalam kasus ini, dianggap terdapat dugaan diskriminasi terhadap putra daerah. Khususnya dalam penyaluran anggaran publikasi kegiatan pemerintahan.

“Saya yakin anggaran publikasi tersebut bukan uang pribadi kepala dinas. Kita pertanyakan kenapa anggaran itu tidak pernah menyentuh kami para jurnalis putra daerah Banyuwangi,” ujarnya.

Dijelaskan, Komunitas Jurnalis Banyuwangi Selatan (JBS) adalah komunitas yang berisi puluhan jurnalis anak kandung Kabupaten Banyuwangi. Yang dalam keseharian menjalankan profesi jurnalistik diwilayah Banyuwangi Selatan.

Demi Kabupaten Banyuwangi, yang lebih baik dan bermartabat, JBS meminta wakil rakyat segera merealisasikan hearing. Saat pelaksanaan hearing, diharapkan Diskominfo Banyuwangi, bisa membawa data alokasi anggaran publikasi pemerintaan Pemkab Banyuwangi, dibawah naungan Kominfo Banyuwangi.

“Berapa anggarannya, disalurkan kepada media apa saja dan berapa nominalnya. Saya kita itu hak informasi publik,” cetus Joko.

Wujud kecintaan pada kabupaten tercinta, JBS mengajak seluruh ormas dan LSM di Banyuwangi, untuk bersama sama memelototi anggaran publikasi kegiatan pemerintahan Pemkab Banyuwangi. Guna memastikan penyaluran anggaran milik Pemkab Banyuwangi, benar benar bisa ikut dirasakan oleh putra daerah Banyuwangi.

“Ini upaya pertama kami. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi. Karena kita takut bupati banyuwangi hanya dapat laporan asal bos senang,” pungkas Joko. (bi)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait