TORAJA UTARA-www.beritalima.com-Molornya jadwal pelantikan untuk jabatan Eselon II Kabupaten Toraja Utara,hal tersebut mengundang perhatian sejumlah kalangan masyarakat Toraja Utara.
Menghangatnya issu pelantikan,utamanya bagi pejabat yang ikut lelang jabatan tersebut membuat sejumlah Pejabat Toraja Utara,mengalami ‘panas dingin’ bahkan kwatir dan disertai perasaan was-was teriliminasi dan tidak masuk ‘gerbong’ Kabinet Pemerintahan Kalatiku-Rintho.
Cerita menarik dari kalangan Birokrasi Toraja Utara,situasi menjelang mutasi dan pelantikan pejabat Eselon terus menjadi omongan yang menghangat di tengah-tengah masyarakat Toraja Utara.
Kondisi psikologis demikian sebenarnya tidak perlu terjadi andaikata pertimbangan mutasi hingga pelantikan itu benar-benar didasarkan pada profesionalisme dengan melihat kompetensi dan kinerja aparatur bersangkutan.
Jabatan lebih didominasi pertimbangan politis. Politisasi ini terjadi tak terlepas dari beban politik pilkada lalu. Menariknya, dalam proses penempatan pejabat ini, peran tim pemenangan Kala’tiku Paembonan-Yosia Rinto Kadang disingkat Tim KABORO, paling menonjol.
Pengaruhnya sangat kuat dalam pengambilan keputusan Bupati Torut. Hanya saja, dari catatan awak media ini, tim Kala’-Rinto ini belum sepenuhnya memperjuangkan kepentingan anggotanya. Terbukti, beberapa dari PNS yang juga KABORO dipastikan tidak terakomodir sesuai janji politik lalu.
Justru sebaliknya, beberapa dari PNS pendukung SOBAT (Frederik Batti Sorring-Frederik Buntang Rombelayuk), rival dari KABORO, dipastikan akan mendapat porsi jabatan. Semisal, DT Rantetasak yang rencana diplot jadi Kadis Pendidikan. Rantetasak saat ini adalah Pengawas Sekolah dengan kapasitas sebagai Korwas (Koordinator Pengawas). Jabatannya ini fungsional alias nonstruktural.
ini juga membuat pengurus Partai PDI Perjuangan Kabupaten Toraja Utara,Alexander Matangkin,angkat bicara terkait belum jelasnya soal pelantikan yang berimbas pada pelayanan di sejumlah SKPD.Dari keterangan Alexander,pengisian jabatan Eselon mestinya mengacu pada hasil lelang jabatan.
Untuk itu,Bupati Kalatiku Paembonan harus mempu mengambil sikap tegas.Tentunya,hasil lelang itu sudah semestinya di publikasikan lewat media massa sehingga tidak ada keraguan dan curiga mencurigai,sebab semua berdasarkan hasil lelang yang ada.
“Ini terkait langkah Bupati niatnya menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.Kalau itu tidak dilakukan,saya rasa menciptakan Pemerintahan bersih dan berwibawa hanya sebatas wacana belaka.Bupati jangan kesannya,diperlakukan seperti ‘boneka’ mainan,harus bersikap tegas,”kata Alexander Matangkin,Jumat,(13/1).
Bahkan,tegas Alexander,PDI Perjuangan selaku Partai pengusung tidak mencampuri soal penempatan jabatan tersebut,semuanya berpulang dari hasil lelang jabatan dan sepenuhnya tergantung Bupati yang memiliki hak priogratif itu.(Gede Siwa).
