Jombang | beritalima.com – Kebutuhan pegawai Kabupaten Jombang baik CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum dibuka namun masih tahap pengajuan baik untuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis.
Demikian dikatakan Sugianto, Kepala Bidang Pengadaan Profesi dan Informasi BKD Jombang, Kamis (14/1/2021) ketika ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Perkantoran Pemkab Jombang, Jalan Wahid Hasyim.
“Pengadaan perekrutan pegawai disesuaikan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) karena posisi kebijakan dari Menpan RB. Jadi pengadaan pegawai harus sinergis dengan BUP sebagai bentuk dari zero ground yang keluar sama dengan yang masuk,” tandasnya.
Namun diungkapkan Sugianto, kebutuhan pegawai untuk Kabupaten Jombang, diperkirakan 900 lebih baik untuk CPNS maupun PPPK. Namun yang paling pokok sesuai regulasi Kemenpan RB adalah, ada tiga formasi yang harus diperhatikan yaitu tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
“Tetapi secara tegas Kemenpan RB mengedepankan yang berkaitan dengan hak dasar yakni pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Hal lain terkait guru honorer yang konon kabarnya akan diutamakan masuk ke PPPK. Sugianto menjelaskan, intinya bisa mengajukan perayaratan ditambah dengan Batas Usia Pensiun.
“Jika dihubungkan dengan yang dimaksud tadi otomatis kebijakan dari kementerian masing-masing. Saat ini sedang digodok antara Kemenpan dan Kemendikbud untuk menjembatani guru honorer diangkat menjadi PPPK,” terangnya.
Masih sambung Sugianto, meskipun Kabupaten Jombang belum mengadakan perekrutan pegawai, tapi menurutnya masih tahap mengusulkan baik CPNS maupun PPPK.
Reporter : Dedy Mulyadi
