BANYUWANGI, beritalima.com – proses pelaporan pertanggung jawaban yang sudah usai nampaknya membuat gembira pemerintah desa di banyuwangi, namun di balik kegembiraan juga muncul keresahan bagi beberapa kepala desa di beberapa kecamatan.
Keresahan kepala desa muncul ketika mendapat surat dari salah satu LSM yang meminta atau surat permohonan keterangan tertulis terkait alokasi anggaran DD dan ADD anggaran 2016.
dari isi surat yang di kirimkan salah satu LSM tersebut justru menuai kontorfersi yang menurut beberapa kepala desa justru ada kesan rasa terinterfensi dan intimidasi dengan sendirinya.
menurut salah satu kepala desa dari beberapa kecamatan singojuruh, songgon, srono dan kecamatan genteng, yang enggan di sebutkan namanya menuturkan bahwa isi surat tersebut terkesan ada unsur interfensi bahkan sedikit memaksa.
” isi surat dari LSM itu kok meminta kita memberikan laporan tertulis terkait laporan ADD dan DD bahkan sampai meminta nota pembelanjaan dan lokasi proyek yang di kerjakan. padahal pemerintah desa sudah memberikan laporan pertanggung jawaban kepada inspektorat atau ke pemerintah daerah. kalau dalam laporan kita ada masalah yang jelas kan pemerintah daerah melalui inspektorat yang menegur, dan sampai sekarang juga tidak ada masalah dari inspektorat dengan laporan pertanggung jawaban kita.” jelasnya
Bahkan kades juga menambahkan isi surat tersebut muncul seperti nada pengancaman.
” saya juga merasa ada suatu kesan ancaman di dalam isi surat tersebut mas. lalu kepala desa seperti saya ini harus bagaimana ketika ada LSM seperti itu.” imbuhnya.
sampai berita ini ditayangkan LSM yang di maksud masih belum dapat di konfirmasi. (abi)
