JAILOLO,BeritaLima.com – Buruknya pengelolaan Dana Desa (DD) kembali menuai aksi protes warga. Seperti yang dilakukan warga desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Bertempat didepan kantor desa, Selasa, (19/11/2019) pagi tadi. Sekitar pukul 10:00 WIT.
Puluhan massa aksi lalu membuka secara blak-blakan buruknya pengelolan DD tahun 2017 hingga 2019 yang dinilai tidak transparan seperti yang disampaikan Didrex Megawe, kordinator aksi dalam orasinya, Didrex mengatakan, dana penyeretan modal tahun anggaran 2017 sebesar 50 juta sudah dicairkan oleh pemerintah desa Togola Sanger. Namun, sangat disayangkan pengurus bumdes belum terbentuk sampai saat ini. Selain itu, pengadaan pakaian adat di tahun 2018- 2019 samapai saat ini tidak diadakan, belum lagi pembuatan MCK pada tahun 2018 tidak sesuai dengan RAP Desa karena koseng pintu dibuat dari kayu yang hancur dan bukan dari fiber, sementara honor pelatih dan asisten pelatih sepak bola realisasinya 2.500.000 dari total anggaran 10 juta,” katanya
“Aitem -aitem kegiatan setelah kita pelajari itu ada banyak dananya di mark – up baik itu berupa material maupun upa tukang sehingga masyarakat melihat ini bahwa ini perlu disuarakan karena kinerja seperti ini berjalan sejak tahun 2016 contohnya, jalan setapak anggarannya di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) sebesar 119 juta untuk upa tukang itu 20 juta sementara realisasi dalam pekerjaan itu upah tukang hanya 10 juta pertanyaannya 17 juta sekian dikemanakan dengan adanya itu, sehingga masyarakat resah,” tegasnya
Dikatakan, setelah melakukan aksi pada hari ini akan di tindaklanjuti ke kejaksaan polda atau polres.”Kami meminta sehingga segera di Lidik karna hitung hitung sudah banyak anggaran yang disalah gunakan oleh kades dan bendahara
Selain itu, Ia mengaku, bendahara yang diangkat juga tidak sesuai mekanisme dan undang -undang yang berlaku hanya melalui hak Progratif kades.
” Kami juga meminta agar kades menghentikan bendahara desa karena tidak mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan kaur serta telah melampaui batas umur sesuai.” katanya
Meski begitu, Ia berharap, agar pemdes lebih terbuka. sebab menurutnya, tidak ada bantuan ADD tanpa ada masyarakat dan bantuan dikucurkan ke desa itu karena ada masyarakat.
“Pemerintah pusat dalam hal ini presiden Jokowi menginginkan bahwa dengan adanya ADD ini masyarakat bisa sejaterah bagimana kami mensejahtrakan masyarakat sehingga ini perlu ada keterbukaan sehingga masyarakat tidak bertanya tanya tidak saling menuduh kalu kami terbuka kenapa di tuduh
Setelah berorasi kurang lebih selama tiga jam, massa kemudian memboikot kanto desa sebagai protes terhadap Kades
“Mungkin disegel kembali sehingga tuntutan ini diselesaikan baik oleh pemirintah terkait atau aparat penegak hukum karna ini kami bicara menyangkut APBN dan itu maunya masyarakat sehingga ada keterbukaan karna selama ini informasi ke masyarakat ini sangat tertutup(Ay)
