Jakarta – Akhir – akhir ini suhu politik di Indonesia mulai memanas. Hal ini dipicu tentang wacana Penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik. Terlebih pernyataan salah satu Menko soal ‘Big Data’ yang membuat situasi semakin meruncing.
“Pertengahan tahun analisa kami situasi politik makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu,” ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar – Puan (LGP) saat acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ganjar – Puan (DPP LGP) dan Brigade Laskar Ganjar – Puan (LGP) di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat melalui keterangan tertulis, Rabu (13/4/22).
Menurut pria yang akrab disapa M2 ini, Presiden Jokowi perlu melakukan resufle terhadap menterinya yang melontarkan pernyataan soal penundaan pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi. Ini akan membuat suhu politik semakin memanas.
“LBP perlu di resufle, kalau tidak, bisa jadi pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun 2022,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi itu, Laskar Ganjar – Puan (LGP) akan membentuk Brigade LGP 2 batalyon di semua daerah yang dimulai dari Bekasi target per Kota / Kab 1 batalion yang terlatih.
“Di Bekasi masing-masing 600 orang pasukan. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, Insha Allah April, Mei selesai terbentuk,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma mengatakan, pihaknya perlu melindungi semua aset kekayaan negara. Jangan sampai karena investasi dapat merugikan negara.
“Kita perlu lindungi aset kekayaan negara, diharapkan BPK dan KPK perlu mengevaluasi Kerjasama investasi (KSI) dengan asing dan jangan sampai merugikan Negara,” tandasnya. (Red).
