SURABAYA, beritalima.com | Demo besar-besaran kembali terjadi di Surabaya, Selasa (6/4/2021). Ribuan driver online yang tergabung dalam Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) turun jalan, mendatangi sejumlah kantor, bahkan menyegel kantor aplikator transportasi online Grab di Surabaya.
Humas Frontal David Walalangi di sela aksi mengatakan, penyegelan tersebut merupakan buntut dari tidak kooperatifnya manajemen Grab untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para mitra ojek online (ojol).
Sebagaimana yang diteriakkan para demonstran kepada pihak aplikator, mereka menuntut di antaranya revisi potongan 20 persen yang dikenakan pada pengemudi ojol setiap kali orderan masuk, alokasi dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan aplikator untuk pengemudi, dan standar tarif netto untuk pengemudi.
“Tiga tuntutan itu kami sampaikan ke aplikator. Pihak Gojek sudah kooperatif untuk melakukan mediasi. Tapi pihak Grab hari ini tidak muncul. Karena itu, Kantor Grab disegel oleh kawan-kawan,” ujar David.
Penyegelan dan penjagaan Kantor Grab oleh massa pengemudi ojol akan dilakukan beberapa hari ke depan sampai pihak manajemen Grab muncul dan mau duduk bersama membahas tuntutan mitra pengemudi ojol.
“Terkait CSR ini pihak Grab pernah mengeluarkan statement telah mengeluarkan dana CSR sebesar Rp110 miliar se-Indonesia. Teman-teman coba mengejar kejelasan statement tersebut, tapi Manajemen Grab malah tidak datang. Arek-arek akan jaga sampai pihak Grab muncul untuk membahas netto, potongan 20% dan CSR ini,” terang David.
Selain mengajukan tuntutan kepada perusahaan aplikator, massa Frontal juga menuntut adanya bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dari Pemerintah Daerah, karena dampak pandemi masih dirasakan oleh pengemudi ojol.
“Tuntutan terkait JPS, Dinas Perhubungan Jawa Timur mengatakan akan mengajukan permintaan tersebut ke kepala daerah. JPS tahun 2020 lalu memang inisiatif dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan bantuan kepada para driver ojol yang belum menerima bantuan apapun dari luar. Kami minta program ini digulirkan kembali,” ujarnya.
Tuntutan lainnya, massa meminta pemerintah daerah mendorong Pertamina untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Langit Biru (PLB). “Subsidi BBM PLB ini butuh juga pengajuan dari gubernur. Dishub akan mengajukan ke Kemenhub agar driver online juga diberikan, tidak hanya ntuk plat kuning dan roda dua saja,” tambahnya.
Tuntutan terakhir, massa Frontal meminta pengemudi ojol dilindungi dari aksi debt collector pihak leasing yang kerap melakukan penarikan kendaraan di jalan serta penagihan dengan kekerasan kepada pengemudi ojol.
“Hal itu memang ranahnya leasing, tapi ojol yang mengalami bisa melaporkan ke pihak Polres atau Polda setempat. Karena MA sudah menetapkan tidak boleh ada lagi penarikan kendaraan di jalan, harus melalui persidangan. Ada juga yang melakukan penagihan dengan menekan psikis. Program restrukturisasi kredit dari pemerintah ini kan harusnya sampai Maret 2022,” kata David.
Aksi massa Frontal ini merupakan aksi jilid ketiga. Frontal merupakan gabungan asosiasi HIPDA (Himpunan Pengusaha Daring) Indonesia, PDOI (Perhimpunan Driver Online Indonesia) Jawa Timur, ADO (Asosiasi Driver Online) Jawa Timur, PAS (Perkumpulan Armada Sewa) Indonesia, dan Bamboe Runcing. (Ganefo)
