JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan perhatian terhadap tingginya peningkatan kasus Covid-19 di sembilan provinsi di tanah air.
Sebab itu, senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait melakukan penanganan pandemi Covid dengan lebih serius.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, sembilan provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan adalah Jawa Tengah (naik 2.952 kasus), Bali (1.094 kasus), Papua Barat (667 kasus), Kalimantan Tengah (553 kasus), Sulawesi Barat (295 kasus), Aceh ( 247 kasus), NTB (naik 208 kasus), Maluku (naik 167 kasus), dan Jambi (41 kasus).
“Peningkatan kasus yang masih terjadi memang perlu menjadi perhatian mengingat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraka (PPKM) sudah dilakukan cukup lama, tapi belum ada kemajuan signifikan. Pemda harus mengevaluasi di mana letak kekurangannya sehingga PPKM belum menunjukkan hasil optimal,” kata LaNyalla akhir pekan ini.
Ia meminta kepala daerah segera mengambil tindakan ekstra, Menurut LaNyalla, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus Covid.
“Forkopimda yang kasusnya masih tinggi harus merapatkan barisan. Cari akar permasalahan, kemudian temukan solusinya, dan implementasikan secara bersama.”
LaNyalla juga menyoroti laporan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, per 18 Agustus. Dalam Situation Report-68 WHO disebutkan masih ada enam provinsi di Indonesia yang berada di tingkat penularan tinggi Corona, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Tengah.
Ke-6 provinsi itu masih berada di level tertinggi penularan komunitas (CT4) dalam kasus mingguan Covid-19 per 100 ribu populasi, dan tingkat kematian per 100 ribu populasinya pun masih tinggi. WHO menyarankan pembatasan tetap dilakukan dan vaksinasi Covid di wilayah ini dipercepat.
“Laporan dari Satgas Covid dan WHO itu menunjukkan pembentukan dan kinerja
posko yang belum maksimal, harus segera diperbaiki, mulai dari tingkat posko terkecil di RT/RW,” ungkap LaNyalla.
Jika masih ada daerah yang belum membentuk posko RT/RW, Ketua DPD RI meminta pengurus desa segera membentuknya. Diingatkan agar produktivitas posko-posko desa ditingkatkan untuk mempermudah koordinasi dalam usaha penanganan pertama pada kasus Covid di lingkungan RT/RW.
“Karena pengurus RT/RW ini berada di garis paling depan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mereka penyangga utama pengawasan lingkungan,” sebut dia.
Dalam penanganan kasus Covid yang masih tinggi, dia mengingatkan Pemda memperbaiki fasilitas kesehatan baik dengan memperbanyak Bed Occupancy Rate (BOR) maupun menyiapkan tempat isolasi terpusat.
“Pastikan juga pemantauan kepada pasien yang melakukan isolasi mandiri dilakukan secara maksimal. Penuhi segala kebutuhan mereka khususnya obat-obatan dan suplemen atau vitamin,” ujar LaNyalla.
Dia juga meminta Pemda yang mendapat rapor merah menggencarkan vaksinasi. Karena itu diimbau agar sentra-sentra vaksinasi di sejumlah daerah itu diperbanyak dan gencarkan program vaksin jemput warga dengan mendatangi warga.
“Dalam penanganan kasus Covid bersamaan dengan program vaksinasi di daerah, kita tidak bisa menjalankan satu penanganan dan mengabaikan yang lainnya, jadi keduanya harus dilaksanakan bersamaan agar hasilnya dapat maksimal.
LaNyalla pun setuju apabila belum ada perbaikan indikator-indikator penanganan Covid, maka pelonggaran PPKM di daerah tersebut tidak dilakukan.
“Bahkan jika dinilai perlu, lakukan peningkatan pengetatan PPKM. Jadi sekarang kepala daerah yang tingkat kasus Covid dan daerah yang laju penularannya masih tinggi, harus berupaya ekstra keras lagi memperbaiki penanganan Covid di wilayahnya,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
