SURABAYA – beritalima.com, Doktor Chairul Huda, ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dimintai pendapatnya pada sidang perkara investasi Medium Term Note (MTN) dengan terdakwa Lim Victory dan Annie Halim. Dalam keterangannya, ahli pidana berpendapat telah terjadi error in persona dalam perkara tersebut.
Chairul Huda, ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (18/5/2022).
Sebelum dimintai pendapatnya, tim kuasa hukum terlebih dulu membuat ilustrasi.
“Ada perusahaan A menerbitkan MTN, kemudian MTN tersebut gagal bayar dan untuk gagal bayar tersebut diadakan PKPU, terjadi homologasi dan didalam penyelesaiannya ada perusahaan B yang membeli aset MTN dan dibuatkan PPJB yang jaminannya tanah. Tapi kemudian PPJB tersebut gagal lagi. Bagaimana pertanggungjawaban dari ilustrasi tersebut?” tanya Supriyadi, salah satu kuasa hukum terdakwa.
Atas pertanyaan tersebut, Chairul Huda menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi.
“Pada KUHP kita pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang perorangan,” katanya.
Menurutnya, dalam kejahatan korporasi maka yang dimintai pertanggungjawaban dibebankan pada orang perseorangan, artinya pidananya bisa dikenakan pada pengurus atau anggota badan pengurus misalnya direksi dan komisaris serta siapa saja yang turut camput dalam penerbitan MTN tersebut,
“Itu seandainya MTN dianggap sebagai tindak pidana,” terang ahli hukum pidana yang pernah menjadi ahli pada praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.
Ahli bahkan menjelaskan, orang yang tidak pernah berhubungan langsung dengan investor tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.
“Jadi harus ditentukan dulu siapa yang berhubungan langsung dengan investor. Kan mereka yang menjanjikan dan menawarkan,” jelasnya.
Lebih tegas lagi Chairul Huda menyebutkan, dalam perkara tersebut telah terjadi error in persona.
“Jadi tanpa ada mereka (orang yang berhubungan langsung dengan investor), maka mustahil mengkonstruksikan hal tersebut menjadi tindak pidana. Jadi itu namanya error in persona,” tegasnya.
Terkait pertanggungjawaban dalam tindak pidana, Chairul Huda mengutip buku dari Profesor George P Fletcher.
“Saya mengutip buku Profesor George P Fletcher berjudul Basic Consept of Criminal Law dinyatakan ada tiga alasan yang menyebabkan peserta tindak pidana dapat lebih dulu dituntut daripada pelaku utama tindak pidana yakni pertama kalau pelaku (utama) meninggal dunia. Kedua kalau ada halangan hukum seperti alasan diplomatik, gangguan jiwa. Ketiga kalau (pelaku) penyertanya kabur. Jadi pertama yang harus didudukan diadili ya yang pertama kali berhubungan, menawarkan dan menjanjikan,” tegasnya.
Usai sidang, Supriyadi, kuasa hukum terdakwa sepakat dengan pendapat Chairul Huda yang menyebut telah terjadi error in persona di kasus gagal bayar ini. Supriyadi menyebut dalil error in persona juga telah dituangkan dalam materi eksepsi yang diajukan pada sidang sebelumnya.
“Kita ya berpendapat seperti itu (error in persona) di eksepsi. Jumping, jadi bukan orang ini (terdakwa) yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa didakwa melakukan dugaan penipuan investasi Medium Team Note (MTN) Milenium PT Berkat Berkat Bumi Citra dengan total kerugian Rp 13,2 miliar. Kedua terdakwa didakwa pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Han)
