Jakarta — Dalam kunjungan kerjanya ke Cirebon, Ketua DPR RI Puan Maharani menyambangi Pondok Pesantren Buntet. Ia pun menekankan pentingnya silaturahmi antara kelompok religius dengan nasionalis.
Kehadiran Puan diterima oleh Pengasuh Ponpes Buntet, KH Adib Rofiuddin, Senin (4/7/2022). Puan lalu berbincang di ruang tamu pribadi KH Adib.
Setelahnya, Puan diajak menyapa kiai-kiai senior setempat. Oleh para kiai, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu didoakan agar diberi kesejahteraan dan sukses dalam menjalankan amanah tugasnya.
“Pondok Pesantren Buntet sejak dulu memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara,” kata Puan.
Puan mengaku, ia melanjutkan budaya keluarganya untuk selalu bersilaturahmi dengan kelompok religius. Seperti yang selalu dilakukan sang kakek, Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Sukarno.
“Ada tradisi berjuang bersama antara Bung Karno dengan para kiai di masa lalu dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya.
Puan menyebut, silaturahmi antara kelompok religius dan nasionalis penting dilakukan untuk bekerja sama dalam memperjuangkan pembangunan bangsa. Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan berkeliling ke daerah-daerah, ia sering bertemu dengan para ulama dan mengunjungi ponpes-ponpes di seluruh penjuru negeri.
“Perjuangan itu yang perlu dilanjutkan di masa sekarang dalam rangka menjaga dan mengawal Negara Pancasila dan mengisi alam pembangunan bangsa Indonesia,” sebut Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menyinggung komitmen Pemerintah terhadap kesejahteraan kelompok religius melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Puan mengatakan, penetapan Hari Santri menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan perjuangan kelompok religius untuk bangsa.
“Sebagai Presiden dari PDI Perjuangan telah membuktikan pengakuannya terhadap peran santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Puan mengatakan, DPR akan terus mengawal semua kebijakan demi kemaslahatan kelompok religius, termasuk para santri. Tentunya sesuai dengan fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Pengakuan negara terhadap peran santri itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja nyata kaum santri utamanya dalam menjaga Negara Pancasila dari berbagai rongrongan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain,” tambah Puan.(ar)
