JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Ekonomi&Keuangan, Dr Hj Anis Byarwati mengapresiasi upaya pemulihan ekonomi Pemerintah yang menunjukkan perbaikan.
Sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II APBN 2021 mencapai 7,07 persen (yoy). Sedangkan secara quarter to quarter (q-to-q) tumbuhnya 3,31 persen.
“Pencapaian ini membuat Indonesia keluar dari resesi ekonomi yang berlangsung empat triwulan berturut-turut, dimana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau tubuh minus akibat tekanan pandemi Covid-19,” kata Anis di Jakarta, Jumat (6/8).
Menurut anggota Komisi XI DPR RI membidangi Perbankan, Keuangan dan Pembangunan itu, indikator utama yang mempengaruhi tumbuhnya ekonomi antara lain ekspor Indonesia yang melonjak hingga 31 persen pada kuartal II dan kenaikan pertumbuhan penjualan mobil 758,68 persen imbas dari insentif pajak PPnBM ditanggung pemerintah, sektor properti juga naik 20 persen efek insentif PPN.
“Ini artinya, Pemerintah perlu memperhatikan juga ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di masa pandemi, karena ragam insentif pertumbuhan saat ini lebih banyak dirasakan masyarakat golongan menengah ke atas,” kata wakil rakyat ari Dapil Jakarta Timur tersebut.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu juga menyatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2021 juga dipicu faktor base line yang rendah (low base) atau kontraksi ekonomi yang sangat dalam di triwulan II 2020 yakni 5,32 persen.
“Jadi, sebenarnya tak ada sesuatu yang luar biasa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II 2021,” kata legislator senior yang juga ekonom lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.
Karena itu, Anis mengingatkan karena kenaikan pertumbuhan yang ada di kuartal II dari base yang rendah dan belum mengalami berbagai macam pembatasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu dengan segala restriksinya, test yang sesungguhnya adalah pada kuartal III nanti.
“Dengan adanya berbagai pembatasan, ledakan pasien covid, naiknya angka kasus juga kematian, dan penutupan ritel besar, pasti dampaknya nanti akan besar terhadap perekonomian,” jelas dia.
Anis menekankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu terus waspada masih tingginya penyebaran Covid 19 serta kebijakan PPKM yang dimulai 3 Juli hingga 9 Agustus 2021.
Ini tentu akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh triwulan ke III dan IV tahun 2021, perlu diingat realisasi anggaran program Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) kuartal II/2021 baru terserap 34 persen adalah sebesar dari total yang dianggarkan Rp 699,43 triliun.
“Selain itu perlindungan sosial masih belum optimal, malah sasarannya pun mungkin masih belum banyak perbaikan dari tahun lalu, demikian pula untuk vaksinasi ditargetkan 180 juta orang, tapi total vaksinasi kedua baru mencapai 18 juta an jiwa,” demikian Dr Hj Anis Byaewatu. (akhir)
