RAJA AMPAT,Sabtu 11 November 2017 beritalima.com- Guna untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Raja Ampat terkait dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Jajaran direktorat politik dalam negeri direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Republik Indonesia, menggelar kegiatan forum komunikasi sosial dalam rangka menciptakan stabilitas politik dalam negeri, di auditorium Hotel Maras Risen, Arfan stret,Kelurahan Sapordanco,Distrik Kota Waisai,Raja Ampat,Papua Barat, Jumat (10/11) pukul 09:00 waktu setempat.
“Ini adalah program yang memang rutin dilakukan, oleh direktorat politik dalam negeri direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri, namun Raja Ampat baru kali ini digelar. Kegiatan ini program komunikasi,ajang untuk bersilaturahim, ajang untuk kementerian dalam negeri,khususnya pada jajaran kami untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan negara dibidang politik dalam negeri,” kata DR.Bahtiar direkrur politik dalam negeri pada direktorat politik dalam negeri direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri, kepada sejumlah pewarta usai membuka kegiatan tersebut.
” Kebetulan kebijakan politik dalam negeri yang terbaru, yaitu penetapan undang-undang nomor 7 tahun 2017,tentang pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden,DPR,DPRD dan DPD,karena tahapan pemilu berlangsung 20 bulan kedepan. Kita kan,sudah menetapkan pilpres,pileg itu 17 april 2019,sehingga masyarakat harus diberi pemahaman,dan informasi terkait hal ini,” tambanya.
Bahtiar berharap,agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami undang-undang tersebut,serta dapat memahami perkembangan politik dalam negeri.
” Khususnya kepada pemerintah daerah,saya berharap supaya informasi ini disebarluaskan,ditindaklanjuti hingga sampai di masyarakat plosok negeri. Raja Ampat ini,menjadi wilayah yang indah. Ini sebuah anugerah yang harus disyukuri, cara mensyukurinya adalah seluruh elemen masyarakat bersama aparat,harus menjaga iklim,kondusif yang aman dan tertib,” harapnya.
Menurutnya, karena keamanan menjadi modal utama,apalagi daerah wisata seperti ini jangan sampai ada persoalan.
“Kalau itu dijaga dengan baik,yakinlah bahwa daerah ini akan menjadi daerah yang sejahterah dan maju kedepan,”pungkasnya.
Kegiatan forum komunikasi sosial politik dalam rangka menciptakan stabilitas politik dalam negeri itu berlangsung selama 1 (satu) hari,dihadiri kepala dinas Kesbangpol,Syaiful Sangaji,sejumlah pimpinan dan anggota partai politik,serta puluhan masyarakat dari berbagai kalangan terlibat dalam kegiatan tersebut. (Zainal La Adala)
