BANYUWANGI, beritalima.com – Banyuwangi yang mendapat penghargaan Harmony Award karena konsep bermasyarakatnya guyub rukun harmonis dan diganjar gelar Kabupaten Welas Asih pertama di Indonesia ke 70 di dunia, menarik perhatian Kementrian Politik Hukum dan Keamanan RI. Selasa (15/5/18), bertempat di Aula Rempeg Jagapati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi dialog antara Kemenko Polhukam RI dengan berbagai elemen masyarakat diantaranya FKUB, DKB, FKMD, FPK, Formula Satu, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Forpimda dan Camat se- Kabupaten Banyuwangi dalam Dialog Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa – Membangun Kebersamaan dalam Keberagaman Berbasis Kearifan Lokal.
Kusnadi, Asisten Deputi 2 Kemenko Polhukam menyampaikan perlunya dibentuk sebuah forum yang akan mengatasi persoalan sosial di masyarakat. “Kami sedang menggagas terbentuknya Dewan Kerukunan Sosial yang akan menjadi media penyelesaian konflik sosial di masyarakat dengan kearifan lokal yang terbukti bisa menjadi perekat kesatuan,” ujarnya.
Suminto, Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Banyuwangi meminta pemerintah menegaskan kembali nilai Pancasila dalam pedoman yang jelas. “Pancasila saat ini mulai pudar karena masih abstrak, Pancasila tidak dijabarkan dalam program-program secara kongkrit,” kata Suminto.
Lebih lanjut, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini juga mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak terpaku pada isu ancaman yang tidak nyata. “Seringkali kita waspada pada sesuatu yang tidak nyata seperti ancaman komunisme, namun justru kita tidak peka pada ancaman ideologi kekerasan dan kematian mengatasnamakan agama,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua FPK, Miskawi. Dia meminta keterlibatan aktif pemerintah dalam berjalannya kearifan lokal. “Seni sebagai pemersatu dan kearifan lokal bukan hanya retorika, kami meminta pemerintah untuk terlibat dalam pelaksanaannya,” pintanya. Sementara Bambang Lukito dari Dewan Kesenian Blambangan menyatakan, di Banyuwangi, seni merupakan alat pemersatu.
Seusai kegiatan dialog, tim Kemenko melanjutkan kunjungannya ke Desa Kebangsaan di Patoman, Kecamatan Blimbingsari.
(Abi)
