JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti mengapresiasi keputusan penambahan Kemeterian Perindustrian (Kemenperin) sebagai mitra kerja. Keputusan itu ditetapkan pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa lalu.
Kata Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menilai, keputusan rapat paripurna DPR RI, Selasa lalu menjadi catatan sejarah buat parlemen 2019-2024.
“Kami sambut baik dan hormati keputusan Pimpinan DPR menambahkan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja Komisi VII DPR,” ungkap Dyah Roro Esti di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kepada awak media pertengahan pekan ini.
Esti yang juga putri politisi senior Partai Golkar, Satya Widya Yudha ini menyadari sektor perindustrian dan energi saling berhubungan. Apalagi, target ke depan diharapkannya transisi energi seiring dengan target-target COP 21 Paris Agreement.
Itu sesuai dengan petikan yang tercantum di UU No: 16/2016. “Dengan mitra tersebut kita dapat memonitor perkembangan industri-industri hijau (mobil listrik dalam negeri misalnya), komitmen industri-industri eksisting terhadap implementasi dari EBT (seperti misalnya PT Coca Cola Amatil, yang saat ini telah memasang solar rooftop) hingga bahkan efek dari ketentuan harga gas yaitu $6 per mmbt.”
Diketahui, keputusan Kemenperin menjadi mitra Komisi VII ditetapkan dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa sidang tahun 2020-20210. DPR juga menetapkan Kementerian Investasi menjadi mitra Komisi VI. Serta Kemendikbud Ristek yang menjadi mitra Komisi X.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan keputusan diambil dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas alat kelengkapan dewan. Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus sebelumnya juga telah memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII.
DPR RI menyepakati mitra kerja baru berlaku setelah pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (R-APBN) 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 selesai dibahas. (akhir)
