JAKARTA, beritalima.com – Buka puasa bersama antara keluarga besar Kementerian PANRB, sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PANRB bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalamnmeluncurkan Corporate Card/BRI Card, yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan bagi para pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, dengan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI, Sis Apik Wijayanto, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (22/5/2018), di Ruang Serbaguna, Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Penandatanganan kerjasama disaksikan oleh Menteri PANRB, Asman Abnur dan Direktur Utama Bank BRI, Suprajarto. Hadir dalam acara tersebut para Deputi Kementerian PANRB, para Pejabat dari KASN, LAN, ANRI, BKN, BPKP, Ombudsman, Kemenkeu, Bappenas, serta jajaran pimpinan Bank BRI.
“Kami berharap kedua belah pihak bisa lebih bersinergi, serta mendapatkan banyak manfaat dan berkah. Zaman telah berubah, paradigma dalam menyelesaikan berbagai persoalan masa kini harus mengedepankan kolaborasi,” ujar Menteri Asman.
Asmam pun menjelaskan bahwa Corporate Card tersebut merupakan salah satu jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh BRI, yang telah bekerja sama dengan Kementerian PANRB, yang berfungsi untuk mendukung pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh para pejabat maupun pegawai.
“Dengan adanya Corporate Card akan memberikan kemudahan satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB dalam hal belanja barang operasional, belanja barang nonoperasional, belanja barang persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan/atau belanja barang perjalanan dinas seperti pembelian tiket pesawat,” pungkasnya.
Masih dijelaskan Asman, Asman pun memaklumi seperti untuk membeli tiket seorang pegawai harus nombok dulu, dan baru cair beberapa minggu kemudian. Dengan hadirnya Corporate Card ini, diharapkan persoalan itu bisa teratasi. “Kartu tersebut akan dipegang oleh perwakilan di setiap unit kerja Kementerian PANRB yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Saat ini ada 12 orang yang direkomendasikan sebagai pemegang Corporate Card,” tegaanya.
Pada kesempatan tersebut, Asman Abnur mengatakan bahwa sasaran reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, salah satu kuncinya terletak pada SDM aparatur. Pepatah mengatakan “The Man Behind The Gun”. Sebaik apapun senjata yang digunakan, pada akhirnya akan terpulang pada orang yang menggunakan senjata tersebut,” ujarnya. dedy mulyadi
