JAKARTA, beritalima.com – Peringatan 72 tahun HUT RI harus dirasakan semua eleman masyarakat Indonesia. Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi terhadap ekonomi kreatif harus dikonkretkan untuk memerdekakan pelaku kreatif di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan peringatan kemerdekaan ke 72 RI harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan kekinian. Sektor ekonomi kreatif yang digadang-gadang sebagai tulang punggug baru ekonomi di Indonesia belum menunjukkan greget yang signifikan.
“Tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ada ikhtiar kuat untuk memajukan sektor ekonomi kreatif. Tapi sayangnya terkendala oleh birokrasi di bawahnya. Maka dapat saya katakan, sektor ekonomi kreatif belum sepenuhnya merdeka,” beber Anang di Jakarta, Kamis (17/8/2017).
Anang mencontohkan sektor musik di Indonesia yang hingga saat ini masih berkutat di persoalan hak cipta, pembajakan hingga implentasi UU No 28/2014 tentang Hak Cipta yang masih terkendala di lapangan.
“Bagaimana kita bicara soal kemerdekaan bagi pelaku industri musik, bila pembajakan masih mudah dijumpai, sistem pembayaran royalti masih bermasalah, termasuk instrumen Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang nyatanya hampir tiga tahun berjalan belum efektif di lapangan, ” beber musisi asal Jember ini.
Ia mengungkapkan LMK sebagai badan yang mengurus masalah royalti bagi pekerja musik, namun dalam kenyataannya belum berfungsi dengan baik. Ia berharap, LMKN dan LMK dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Politisi PAN ini mengatakan, komitmen Presiden Jokowi melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana disampaikan dalam pidato sidang Tahunan MPR, semestinya diwujudkan dengan salah satunya mendorong sektor ekpnomi kreatif lebih nyata.
“Kementerian dan lembaga semestinya bisa menerjemahkan visi misi presiden di bidang ekonomi kreatif. Kewenangan yang dimiliki Kementerian dan Lembaga harus digunakan dengan semaksimal mungkin, bukan justru hanya sekadar menjadi event organizer,” tandas Anang.dedy mulyadi
