SURABAYA, beritalima.com| Hingga saat ini belum ada klarifikasi batalnya aksi demo Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Surabaya atas kasus dugaan korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur, yang rencananya akan dilakukan pada Jumat (30/8/2019) kemarin.
Koordinator Aksi KCB Surabaya, Hendri Afsahan, dihubungi awak media lewat ponselnya, tidak mau mengangkat atau menerima. Di-SMS pun dia tidak membalas.
Padahal, sebelumnya, Hendri sempat menginformasikan rencana aksi demo yang hendak dilakukan di depan Kantor PWU Jatim pada Jumat (30/8/2019) kemarin.
Bahkan, rencana demo itu sempat di’woro-woro’ ke masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat ikut bergabung.
“Kami dari Komunitas Cinta Bangsa mengajak kepada rakyat, jika peduli dengan Indonesia, jika ingin melihat PWU Jatim bersih dari korupsi, bergabunglah bersama kami untuk mengontrol seluruh aktivitas perusahaan PWU Jatim dengan mengikuti aksi di depan kantor PWU Jatim pada Hari Jumat (ba’da shalat Jumat) tanggal 30 Agustus 2019,” ujarnya saat itu.
KCB sangat bersemangat merencanakan aksi demo itu pasca digeledahnya kediaman Karsali oleh penyidik KPK pada Jumat (9/8/2019). Sejak itu timbul dugaan keterlibatan Karsali dalam kasus di PWU Jatim.
Hendri saat itu dengan semangat mengatakan akan demo di depan Gedung PWU Jatim, menuntut Pemprov Jatim segera melaksanakan RUPS dan memecat Karsali sebagai komisaris PWU, serta mencopot jabatan Erlangga Satriagung sebagai Dirut PWU Jatim.
“Ada tiga tuntutan dalam aksi nanti yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim, salah satunya meminta KPK harus segera audit PWU Jatim,” ungkap Hendrik saat dihubungi beritalima.com, Rabu (28/8/2019).
Dia mengaku sangat menyayangkan tidak ada tindak lanjut pasca rumah Komisaris PWU Jatim digeledah KPK. Dia juga menilai Dirut PWU Jatim tidak konsisten dengan janjinya. Ketidakkonsistenan itu, lanjutnya, ditunjukkan dengan tidak melaksanakan pakta integritas.
Akan tetapi, ketika sejumlah wartawan termasuk beritalima.com menunggu aksi demo itu, ternyata tidak pernah ada. Aksi demo tersebut dikabarkan dibatalkan oleh KCB secara sepihak tanpa ada klarifikasi pada media dan masyarakat. (rr)
