Kepala Desa Saat Ini Menjerit Akibat Produk Politik Adanya Dana Desa

  • Whatsapp

Jombang | beritalima.com – Dari temuan wartawan ini sebagian besar Kepala Desa nangis darah akibat produk politik adanya Dana Desa. Kepala Desa merasa diawasi paling terakhir dalam praktek pemerintahan terutama terkait penggunaan uang negara yang mengalir ke desa, salah salah dikit dibilang penyelewengan oleh eksternal pengawasan di masyarakat.

Berbeda dengan sebelumnya adanya Banpres, Bangub, dan Banbup jarang kepala desa disorot secara serius dibanding sekarang, paling tidak saat itu kepala desa lebih banyak disorot tentang penyalahgunaan dana stimulan, pungli, dan paling sering disorot berita perselingkuhan kepala desa dengan warganya.

Selama aparat desa menerima Dana Desa atau dana lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD, sistem pengawasan di masyarakat tidak akan terputus karena setiap penyelenggara negara dalam undang – Undang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas KKN No.28 tahun 1999 masih berdiri dan mengikutsertakan masyarakat untuk ikut mengawasi.

Sistem pengawasan penyelenggaraan negara terbagi dua yakni internal dan eksternal, internal dari pemerintah sendiri yaitu inspektorat, DPR RI, DPD RI, BPK RI, dan KPK yang memiliki fungsi pengawasan yang dibayar oleh negara. Sedangkan pengawasan eksternal di masyarakat tidak dibayar oleh negara terdiri dari wartawan, LSM, aktivis, kelompok sosial, organisasi, pemerhati, dan pengamat sama sama memiliki fungsi kontrol.

Eksternal pengawasan di masyarakat masing – masing diatur oleh undang – undang dan punya cara kerja sendiri, tidak bisa didikte meskipun saling membutuhkan. Sedangkan pengawasan ekternal di masyarakat yang paling bergengsi adalah pengamat, dari mana pengamat bisa koar – koar kalau bukan dari pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Wartawan memiliki peran penting mendidik masyarakat lewat tulisan dan tidak ada instruksi dalam undang undang pers melaporkan ke ranah hukum. LSM memiliki pendampingan di masyarakat dan bisa membawa ke ranah hukum, aktivis tanpa menghadirkan wartawan dan LSM tidak akan mungkin mau berteriak teriak di depan kantor pemerintahan, begitu juga organisasi sebagai penyambung aspirasi masyarakat melakukan orasi di depan kantor pemerintahan.

Semua eksternal pengawasan di masyarakat masing – masing punya sasaran dan tujuan yang berbeda tidak harus mengawasi soal penggunaan uang negara yang digelontorkan sampai tingkat pedesaan karena tergantung topik yang akan dibahas baik tingkat subordinat maupun superordinat. Meskipun bahas soal pengelolaan, bahas soal sistem tapi ujung – ujungnya tetap ke anggaran juga.

Tingkat subordinat maupun superordinat memang terbilang tahan banting meskipun diawasi secara ketat baik internal maupun eksternal bahkan jarang mendengar jeritan tangis aparatur sampai berdarah darah dibanding aparatur desa sampai terdengar jeritan Kepala Desa akibat dituding menyelewengkan anggaran dana desa (DD).

Sebenarnya Kepala Desa kalau mau muhasabah tentang adanya Dana Desa yang menjadi bumerang baginya. Awalnya kepala desa sendiri di setiap daerah sebagian besar di Indonesia sama sama berjuang dengan aktor politik agar DD bisa terwujud. Sekarang sudah jadi program pemerintah pusat, pemerintah pusat menjalankan amanah menggelontorkan Dana Desa agar bisa dilaksanakan dan digunakan sebaik baiknya oleh aparatur desa.

Namun ketika Kepala Desa menerima DD atau lainnya yang bersumber dari dana APBN/APBD, merasa paling akhir diawasi karena Pasal 8 UU No.28/1999 peran serta masyarakat ikut mengawasi. Siapapun boleh, termasuk anak kepala desa, istri kepala desa, suami kepala desa boleh ikut mengawasi. Wartawan dalam praktek jurnalistik tidak bisa dipidanakan bahkan dipanggilpun berhak menolak, kecuali melakukan tindakan kriminal tidak sesuai dengan kode etik jurnalis.

Bahkan salah satu Kepala Desa di Jombang menginginkan seperti dulu tidak ada dana desa dibanding sekarang ini penggunaan dana desa salah sedikit langsung dituding penyelewengan. Namun yang paling sangat disayangkan adalah aparatur desa yang tidak memahami pengawasan eksternal.

Jurnalis : Dedy Mulyadi

beritalima.com

Pos terkait