Jombang | beritalima.com – Penerima Kartu Prakerja di Kabupaten Jombang sampai saat ini belum ada pejabat yang berwenang memberi keterangan. Pada prinsipnya dijelaskan Kemenko Bidang Perekonomian RI, 3 Oktober 2022 bahwa program Kartu Prakerja akan lebih difokuskan pada bantuan peningkayan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Namun saat mencoba konfirmasi ke Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Jombang untuk mengetahui berapa orang yang memanfaatkan Kartu Prakerja untuk mendapatkan skill, dihalangi oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Jombang menganggapnya akan mewawancarai anggota dewan setelah bertemu dengan Kepala UPT Balai Latihan Kerja.
Kepala BLK Kabupaten Jombang menghindar tidak mau diwawancarai wartawan beritalima.com yang telah menunggu sebelum adzan Dzuhur tiba. Padahal wartawan ini dalam menjalankan fungsi jurnalistik telah ijin dengan Tata Usaha BLK Jombang. Namun tidak disampaikan kepada yang bersangkutan untuk waktunya beberapa saat diwawancarai wartawan beritalima.com.
Pada gilirannya wartawan ini hanya menghimpun data yang berkembang di masyarakat bahwa masih banyak kaum muda mudi yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kartu prakerja. Dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Jombang yang terkait penerima manfaat kartu prakerja, tidak ada yang berani memberikan penjelasan.
Namun diterangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI pada awal bulan Oktober 2022, memyatakan bahwa Program Kartu Prakerja akan diimplementasikan secara online, offline maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.
“Guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan,” ujar Airlangga.
Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Reporter : Dedy Mulyadi
