KEDIRI, Program ketahanan pangan berdasarkan MoU KASAD dengan Kementerian Pertanian RI sudah berjalan hampir 3 tahun, termasuk di Kediri. 2 petinggi di Dinas Pertanian Kota dan Kabupaten Kediri mengeluarkan statement mengenai kinerja TNI yang sebenarnya dilapangan, dalam hal ini Kodim 0809/Kediri, yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Ir.Imam Widodo Santoso,M.AP dan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri, Ir.Sumeru Singgih,M.M, dalam wawancara eksklusifnya ,kamis (15/06/2017)
“Hampir 3 tahun ini kami sudah bekerjasama dengan TNI, dalam hal ini adalah Kodim 0809. Kegiatan yang dimaksud ialah suksesnya dan tercapainya program upsus (upaya khusus) pajale yaitu padi, jagung dan kedelai. Dimana kerjasama ini kita mulai dari penanaman ,pemeliharaan sampai dengan penanganan pasca panen. Didalam rangka penanaman, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan membantu pemeliharaan tanaman, khususnya penanggulangan penyakit, termasuk juga ada gerakan-gerakan dimana sering kita ketahui bahwa tanaman padi juga ada yang namanya serangan hama wereng dan hama tikus. Kami bersama TNI, tentu jajaran yang paling bawah yaitu Babinsa bersama PPL dan petani bekerjasama menjaga ketahanan pangan,” jelas Ir.Imam Widodo Santoso, M.AP.
”Jadi kami memang bersama-sama, kami dari Dinas Pertanian, Bulog dan TNI, memberikan pengertian pada petani ,agar menjual gabahnya ke Bulog. Karena Bulog juga merasa bahwa tenaganya kurang ,maka tenaga dari kami ialah penyuluh dan tenaga dari TNI ialah Babinsa, memberikan informasi kepada Bulog bahwa disini ada panen, disana ada panen. Kami setiap bulan menyampaikan di daerah ini akan ada panen, sesuai jadwal itu Bulog kita ajak turun ke lapangan,” pungkas Ir.Imam Widodo Santoso,M.AP.
Beda lagi dengan Ir.Sumeru Singgih,M.M yang mengeluarkan argumennya,”Kalau saya menyimak ada pemberitaan di salah satu media, menurut saya agak kurang tepat. Selama ini dari pihak TNI, tidak pernah melakukan pemaksaan gabah petani kepada Bulog. TNI hanya menunjukkan bahwa didaerah ini lho ada yang panen, sedangkan pembelian sepenuhnya tanggungjawab Bulog, baik itu kualitasnya, kriterianya. Jadi TNI tidak pernah memaksakan agar Bulog membeli gabah dari petani yang diluar kualitas.”