JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menugaskan para senator ikut melakukan pengawasan terhadap realisasi program perlindungan sosial itu, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos). “Saya meminta kepada seluruh senator membantu pengawasan penyaluran bansos di daerah pemilihannya masing-masing,” ujar LaNyalla, Rabu (30/12).
Penyelewengan dana bansos menimbulkan ketidakpercayaan publik. Sebab itu, anggota DPD RI diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. DPD RI harus berada di tengah-tengah rakyat, sehingga bisa menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah.
“Pengawasan penyaluran bansos ini sangat diperlukan apalagi saat ini, bansos Corona yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, mulai Januari 2021 akan diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat,” papar LaNyalla dalam keterangan pers Biro Humas dan Pemberitaan DPD RI, Rabu (30/12).
Senator diminta memantau dengan ketat pelaksanaan penyaluran bansos ini juga membantu Pemerintah Daerah (Pemda) bila Pusat memerlukan perbaikan data penerima bansos, sebab bantuan tunai akan langsung disalurkan ke akun atau rekening pemerima manfaat. “Presiden sudah mengingatkan pentingnya digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system. Pemda harus betul-betul memiliki data akurat, dengan demikian bansos bisa tepat sasaran,” sebut LaNyalla.
Bansos tunai akan disalurkan melalui PT Pos maupun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI dan BTN. LaNyalla meminta agar sosialisasi terus dilakukan, mengingat tidak semua warga melek terhadap proses digitalisasi dalam penyaluran bansos. “Kemudian untuk penyaluran melalui kantor pos, Satgas Covid-19 harus ikut terlibat agar protokol kesehatan tidak diabaikan saat proses penyaluran bansos tunai,” tambah dia.
Untuk diketahui, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 110 triliun lebih dalam APBN 2021 untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Adapun rinciannya Rp 45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada program ini, masing-masing KPM akan menerima Rp 200 ribu/bulan.
Kemudian Rp 28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diberikan kepada 10 juta KPM selama 4 triwulan. Pemerintah juga menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM untuk bansos tunai. Masing-masing KPM itu akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu selama 4 bulan.
Selanjutnya, anggaran Rp 10 triliun akan digunakan untuk berlanjutnya program Kartu Prakerja. Lalu senilai Rp 14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dan diskon listrik selama 6 bulan Rp 3,78 triliun bagi warga yang berhak.
“Penyaluran program perlindungan sosial harus dilakukan secara transparan. Jangan lagi bantuan sosial dipotong-potong seperti yang terjadi sebelumnya. Dana bansos milik rakyat, mutlak harus diterima penuh oleh rakyat karena merupakan hak rakyat seutuhnya,” tegas dia.
Meski begitu, LaNyalla mengingatkan masyarakat untuk menggunakan bansos tunai untuk membeli sembako atau memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dia meminta dana bansos tidak digunakan untuk keperluan yang tidak seharusnya, termasuk membeli rokok.
LaNyalla mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, agar diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat. Pemberian dana tunai dinilai akan lebih mudah diawasi, sehingga akan mudah terpantau apabila ada pemotongan.
“Dengan dana tunai, daya beli masyarakat akan meningkat. Tentunya ini akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Warga akan ramai-ramai membelanjakan keperluan rumah tangganya di warung-warung kecil, di pasar-pasar. Artinya, ada daya ungkit ekonomi melalui daya beli masyarakat itu. Hal itu memacu pertumbuhan ekonomi yang sempat lesu karena pandemi Corona,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
