JAKARTA, Beritalima.com– Berdasarkan laporan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 98,85 persen. Data itu harus dicek karena masih banyak daerah yang mengeluhkan soal suplai listrik terutama di pelosok-pelosok daerah di tanah air.
Hal itu terungkap dalam diskusi publik menyoroti persoalan Listrik Nasional Untuk Kesejahteraan Rakyat yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI di Ruang Pertemuan Fraksi PKS Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12). Diskusi itu menghadirkan Agung Firman Sampurna (Ketua BPK), Sa’adiah Uluputti (Anggota Komisi VII DPR/FPKS) dan Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai nara sumber.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, listrik dan elektrifikasi ini sektor vital bagi bangsa Indonesia. Kebutuhannya semakin besar sementara sumbernya secara konvensional terbatas.
Untuk itu, kata anggota Komisi I DPR RI ini, pemerintah dituntut kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tidak membebani rakyat terlalu berat.
“Hidup kita sekarang nyaris 100 persen tergantung listrik. Kebutuhan terbesar ada pada sektor rumah tangga. Kalau kapasitas suplai dan distribusi listrik kita bermasalah bisa terbayang potensial kerugian yang diderita. Dan, kita khususnya di Jakarta mengalami beberapa waktu lalu,” ungkap Jazuli.
Pernyataan Jazuli itu didukung data yang menunjukkan 48,85% listrik nasional disedot sektor rumah tangga, sektor industri 32,44 persen, sektor bisnis 18,23 persen dan selebihnya atau 7,48 persen tersebar di pelanggan sosial dan publik.
Jika capaian yang disebutkan Kementerian ESDM benar, jelas Jazuli, Fraksi PKS memberi catatan dua hal penting: Pertama, jangan hanya bangga atas capaian elektrifikasi. Karena itu, Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar menjaga kualitas elektrifikasi agar suplai dan distribusi listrik tetap terjaga dan stabil. Jangan ‘byar pet’ terutama di daerah terpencil atau pelosok. Tanggung jawab pemerintah menjamin pasokan listrik agar tidak ada lagi daerah yang masih gelap gulita.
Kedua, soal tarif listrik, Fraksi PKS meminta agar semaksimal mungkin tidak ada kenaikan. Artinya, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjamin stabilitas harga terjangkau bagi masyarakat, termasuk subsidi untuk masyarakat miskin atau tidak mampu.
Menurut Jazuli, ada dua tantangan yang harus dipikirkan pemerintah ke depan yakni menyediakan listrik buat masyarakat belum terlistriki dan menyediakan listrik murah untuk rakyat berpendapatan rendah.
Untuk mengatasi hal itu, ke depan negara dan pemerintah harus kreatif dan inovatif mencari alternatif sumber energi yaitu dengan lebih cepat membangun energi terbarukan karena negara lain sudah memasang target, Uni Eropa porsi energi terbarukan 57 persen pada energi listrik pada 2030, China 50 persen juga di 2030. Demikian juga AS, Australia, dan negara-negara ASEAN.
Karena itu, Pemerintah harus kreatif dan inovatif untuk menghadirkan sumber-sumber energi listrik terbarukan guna memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang terjangkau.
Untuk itu, perlu sinergitas kebijakan dalam perencanaan maupun implementasi industri energi terbarukan. Pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam inovasi energi terbarukan perlu digalakkan mulai pengadaan hingga penjualan sehingga harga semakin kompetitif dan kebutuhan energi terpenuhi.
“Sistem industri energi terbarukan ini hrus dirancang serius agar Indonesia tidak ketinggalan dan yang terpenting dapat mengatasi kelangkaan energi di masa depan,” kata wakil rakyat Dapil Provinsi Banten tersebut.
Tolak Kenaikan Tarif Listrik
Seperti banyak diberitakan media massa, ada tarif subsidi untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA (Non-Rumah Tangga Mampu) dan atau tarif non subsidi untuk pelanggan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) dan di atas 1300 VA.
“Kita minta ini tidak naik. Bahkan Fraksi PKS DPR RI meminta PLN untuk melakukan kalkulasi akurat atas pelanggan 900 VA (RTM) yang bisa jadi mereka banyak tergolong tak mampu dan layak mendapatkan subsidi.
Dikatakan Jazuli, Fraksi PKS telah melakukan pendalaman dan kajian sehingga punya alasan kuat dan rasional agar tidak ada kenaikan tarif listrik.
Pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, kebijakan kenaikan tarif listrik yang bakal diterapkan akan mendorong kenaikan laju inflasi nasional. Jika ada kenaikan, kebijakan itu tidak boleh terlalu signifikan demi memperkecil potensi gejolak inflasi.
Soalnya, bobot tarif listrik terhadap inflasi cukup besar sehingga pasti akan berpengaruh. Dampak turunannya, pertumbuhan ekonomi melambat, harga bahan bahan pokok akan tergerek naik, dan pada saat yang sama, kemampuan dan daya beli masyarakat juga sangat menurun.
Kedua, Pemerintah seharusnya memperbaiki database masyarakat miskin dan tidak mampu agar mendapatkan haknya terhadap akses energi. “Belum tentu pelanggan listrik 900 VA yang termasuk kategori RTM ini benar-benar layak mendapatkan subsidi.
Soalnya, di lapangan banyak ditemui mereka yang termasuk RTM juga masyarakat yang benar-benar miskin. Kerjasama antara Kementerian ESDM dan PLN dengan berbagai pihak terutama Kemensos dan juga BPS perlu diperkuat agar akurasi data yang tinggi dapat dicapai.
Ketiga, untuk menjamin keadilan dalam hal akses energi, pendaftaran pelanggan baru untuk golongan 450 VA dan 900 VA Non RTM harus terus dibuka. Hal ini sangat penting agar bisa tercapai keadilan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam menikmati listrik.
Keempat, kondisi perekonomian global justru mendukung pemerintah untuk menurunkan tarif listrik, dimana faktor-faktor pembentuk harga keekonomian listrik mengalami penurunan, seperti harga minyak bumi Indonesia (ICP), nilai tukar kurs rupiah dan tingkat inflasi.
Ini harus dihitung matang-matang oleh pemerintah dan dibuka secara terang benderang ke publik agar kita semua bisa mengetahui perlu tidaknya pemerintah menaikkkan tarif listrik pada saat ini.
“Diskusi publik kali ini sengaja kita hadirkan untuk membuka dengan jelas dan transparan terkait dengan komponen pembentuk harga listrik tersebut yang berkorelasi dengan perlu tidaknya kenaikan tarif listrik, demi terciptanya keadilan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
