JAKARTA, BeritaLima.com – Aksi protes dugaan kecurangan Pilpres 2019 marak dilakukan pendukung dan Relawan Prabowo-Sandi. Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Serentak menjadi sasaran protes dugaan masifnya kecurangan yang dilakukan kubu 01. Bahkan Ijtima’ Ulama III merekomendasikan agar KPU RI mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Menyikapi hal itu, bahkan muncul gagasan people power yang digaungkan tokoh nasional seperti Amien Rais, Kivlan Zein, Eggy Sujana, Permadi, Syarwan Hamid, Habib Umar, Habib Husein, Sunarko dan sejumlah tokoh lainnya.
“Kita gerah melihat ketidakadilan dan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Semangat juang kita bangkit untuk menuntut keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Insya Allah, Garda Nusantara akan menjadi barisan terdepan,” demikian ungkap Ketua Umum DPP Garda Nusantara, Syahri Ramadhani AR Tarigan, SH, MH, saat dihubungi BeritaLima.com, Senin malam (06/05/2019).
Menurutnya, menunggu dan membiarkan KPU mengumumkan pemenang Pilpres tanggal 22 Mei hanyalah menjadikan kita alat legitimasi kemenangan Jokowi dengan mengulur waktu sehingga pihak mereka terus berupaya melakukan duplikasi C1 di daerah-daerah yang sudah bisa mereka kendalikan perangkat dan logistiknya.
“Saya yakin Jokowi akan diumumkan sebagai pemenang. Terus masihkah kita harus menunggu itu terjadi? Kalau saya jelas tidak mau,” ketusnya.
Untuk itu, lanjut dia, kita minta Ayahanda Prabowo Subianto dan Abangda Sandiaga Uno untuk menolak dari sekarang, sebelum diumumkan dan menarik Tim BPN dari semua agenda KPU. Maka itulah titik awal people power.
Dijelaskan Syahri Ramadhani AR Tarigan, Garda Nusantara yang berbasis massa di 34 propinsi khususnya di Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Sumut, Sulsel, Sultra, Maluku, Sumsel, Lampung dan Bengkulu, siap di garda terdepan untuk berjuang bersama elemen manapun demi kebenaran dan keadilan.
“Dalam kontekstual berjuang bersama adalah tetap berkomitmen penuh atas Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berpegang teguh pada Pancasila, mematuhi aturan main yang kita jadikan landasan berbangsa dan bernegara melalui UUD 1945,” ujarnya.
Kemudian, masih kata dia, kita juga berkewajiban menjaga situasional agar aksi yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat di muka umum tidak menimbulkan kekisruhan yang menimbulkan instabilitas nasional.
“Garda Nusantara akan selalu bersinergis dengan sesama anak bangsa dan dari elemen manapun. Karena negara ini adalah milik kita yang harus tetap dijaga demi generasi penerus berikutnya,” ujarnya.
Dikatakannya, kita juga harus berkomitmen penuh bahwa kebenaran harus menjadi dasar pegangan kita untuk selalu berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepada kepentingan penguasa maupun karena fanatisme ke individu saja.
Masih kata dia, hingga saat ini saya percaya kalau TNI/Polri adalah perangkat dari negara, bukan penguasa. Mereka menjalankan tugasnya karena mereka disumpah untuk berdiri tegak demi keadilan, siap membela kebenaran dengan mepertahankan kedaulatan NKRI dan menjaga keamanan negeri.
Dalam beberapa hari kedepan, lanjut dia, Polri dan TNI yang jujur dan berani (akan melawan atasannya) karena sudah memerintah dan melakukan perbuatan melanggar sumpah mereka sebagai alat negara. Mereka itu punya keluarga dan mereka juga bagian rakyat Indonesia yang diberikan keistimewaan dan amanah yang berat.
“TNI Polri bukan musuh rakyat apalagi Garda Nusantara. Makanya gerakan revolusi rakyat nusantara haruslah mengedepankan rasa persaudaraan persatuan, mengusung kebenaran dan menegakkan keadilan sesuai yang tercantum dalam konstitusi kita,” tandas Syahri.
“Tapi siapapun tidak akan pernah mau mendukung tindakan inskontitusional. Garda Nusantara meminta agar semuanya menyadari dan memahami kembali apa dan tujuan kita founding father mendirikan negara Indonesia ini. Jadii sikap dan pernyataan seorang pejabat ke publik juga harus memiliki landasan hukum yang jelas,” tegas Syahri Ramadhani AR Tarigan,[Ar]
