TRENGGALEK, beritalima.com –
Buntut dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati atas APBD Trenggalek tahun 2020 yang telah diserahkan kepada DPRD menjadi bahan perhatian sejumlah anggota legislatif. Salah satunya, dari Komisi IV dengan beberapa koreksi. Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ini secara eksplisit melakukan klarifikasi kepada pihak pemkab melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan disorot Komisi IV, mulai dari perencanaan, tata kelola keuangan hingga serapan anggarannya.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua Komisi IV, Mugianto saat dikonfirmasi awak media usai rapat kerja bersama dengan OPD mitra terkait pada Jumat (18/6/2021).
“Dari hasil klarifikasi, kinerja dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 kami rasa cukup baik,” ungkapnya.
Mugianto menambahkan, ketika berbicara mengenai kinerja, jajaran dinas dilingkup eksekutif ini bisa dikatakan sudah lumayan baik. Namun begitu, untuk tingkat capaian target masih ada beberapa program kegiatan yang masih kurang.
“Bahkan, dipoin-poin tertentu jumlahnya hanya sedikit sekali,” imbuhnya.
Salah satu Politisi Partai Demokrat tersebut juga menandaskan, pihaknya sempat pula melakukan klarifikasi atas catatan-catatan hasil temuan yang terdapat pada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK. Seperti contoh, catatan mengenai target kinerja, pengelolaan keuangan bahkan alokasi serapan anggaran. Selain itu, ada beberapa kesalahan teknis dalam administrasi perencanaan, hingga serapan yang kurang maksimal.
“Namun kesalahan itu masih bisa dikatakan normatif dan Komisi IV pun selain mengklarifikasi juga memberikan masukan kepada OPD. Seperti saran untuk meminimalisir adanya kesalahan perencanaan hingga bagaimana cara mengantisipasi agar kegiatan berjalan dengan baik. Bersyukur, semua pertanyaan dan masukan telah dijawab oleh OPD teknis,” tegas Gus Obeng panggilan akrab Mugianto.
Dijelaskan lebih lanjut olehnya, untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) secara umum semua sudah berjalan. Dengan alokasi anggaran sudah terserap hingha 100 persen. Harapannya kedepan, seluruh kegiatan akan semakin baik pada semua tahapan ataupun prosesnya.
“Jangan sampai ada kesalahan yang terulang. Untuk itu, dalam tiap tahap kegiatan mulai perencanaan dan pelaksanaan harus sudah benar-benar dipersiapkan secara matang,” pesan pria ramah asli dari Kecamatan Panggul tersebut. (her)
