MADIUN, beritalima.com- – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Madiun, Jawa Timur, semakin dekat. Tahapan demi tahapan sudah dan akan terlewati. Terdekat pengumuman pasangan calon (Paslon) yang dijadwalkan 1-7 Januari mendatang. Artinya, wajah-wajah calon pasangan yang akan bertarung di Pilkada 2018 segera mengemuka.
‘’Saat ini memang sudah banyak foto-foto paslon yang terpasang disudut kota. Ini belum menjadi ranah dan kewenangan kami maupun Panwaslu karena belum masuk tahapan penetapan paslon,’’ kata ketua KPUD Kota Madiun, Sasongko, saat Sosialisasi Partisipasi ASN/PNS Dalam Pilkada 2018 di Sun Hotel, Rabu 27 Desember 2017.
Pihaknya, lanjut Sasongko, baru dapat bertindak setelah penetapan paslon. Pun, seluruh alat peraga kampanye (APK) dan atributnya dibiayai KPU. Paslon tidak boleh mengunakan APK secara mandiri. Tak heran, APK milik bakal calon saat ini bakal dibersihkan terlebih dahulu. Sebab, tidak mengindahkan unsur keadilan.
Sasongko menyebut, kampanye paslon resmi dari KPU bakal mengedepankan unsur keadilan. Artinya, besaran foto dan tulisan wajib sama besar. Pun, pemasangan wajib ditempat yang sama. Tidak boleh dipisah-pisah.
‘’Semua ada tahapannya. Masa kampanye ada jadwalnya sendiri. Tiga hari setelah penetapan paslon sudah masuk tahap kampanye. Kalau paslon dari anggotan TNI, Polisi, atau ASN (aparatur sipil negara) harus sudah mengundurkan diri,’’ ungkapnya.
Terkait partisipasi abdi negara, Sasongko menegaskan, harus netral. Baik itu, Polisi, TNI, maupun ASN. Bedanya, ASN memiliki hak pilih. Artinya, mereka dapat memilih saat hari H pencoblosan. Namun, tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye serta turut memihak atau merugikan pasangan calon tertentu selama tahapan Pilkada. Bahkan, berfoto bersama paslon juga tidak diperbolehkan. Tetapi tentu tidak berlaku bagi masyarakat biasa. Pihaknya, bakal melibatkan tim cyber yang khusus menangani permasalahan kampanye di media sosial.
‘’Tentu akan ada banyak masalah terkait ini. Butuh tanggung jawab bersama,’’ terangnya.
Sasongko menyebut, masyarakat sudah semakin dewasa. Namun, dinamika yang berkembang di masyarakat juga semakin tinggi. Ini, katanya, perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat diharap tidak mudah terpengaruh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Pihak yang mengambil keuntungan dari suasana rusuh yang diciptakan. Wajib tetap befikir jernih.
“Pilkada jalan mencari pemimpin. Bukan jalan menuju perpecahan. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta harusnya dilakukan dengan suka cita. Bukan sebaliknya,’’ pungkasnya. (Diskominfo).
Foto: Dibyo/dok beritalima.com
