JAKARTA, Beritalima.com– Bangsa Indonesia resmi memiliki pasangan Capres Cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2019. Ironisnya, alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk sistem pengamanan pasangan Capres Cawapres itu tidak ada, kalaupun diadakan adakan tentu tidak memadai.
Hal tersebut dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Rabu (15/8). “Kami menemukan fakta, Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan pasangan Capres Cawapres sepanjang proses Pilpres 2019 tidak memiliki alutsista.”
Artinya, kata Neta, peralatan sistem keamanan dan pengamanan pasangan Capres Cawapres hanya apa adanya. Padahal proses Pilpres adalah bersifat khusus dan perlu pengamanan khusus, mengingat Pilpres adalah momentum yang rawan ancaman keamanan, terutama keamanan terhadap pasangan Capres Cawapres.
“Ironis memang jika sistem dan peralatan keamanan Pilpres 2019 hanya sekadar apa adanya.”
Semula, Polri hendak membeli alutsista untuk Pilpres 2019 itu pada mata anggaran APBN P (Perubahan) 2018. Namun, akibat pemerintah tidak memiliki dana, APBNP 2018 ditiadakan.
“Inilah untuk pertama kalinya, APBNP ditiadakan. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa pemerintah sudah kesulitan keuangan. Masalahnya, tahun depan Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pilpres 2019 dan Polri butuh alutsista yang memadai untuk mengamankan proses Pilpres, terutama pengamanan khusus terhadap Capres Cawapres.”
Dengan tidak adanya dana pemerintah untuk membeli alutsista pengamanan Pilpres 2019, hal ini akan menjadi masalah serius terhadap keamanan Capres Cawapres. Jika proses Pilpres 2019 berjalan aman aman saja dan tidak ada ancaman yang serius, tentunya tidak masalah.
Namun, jika situasinya memanas dan eskalasi keamanan menuju titik rawan, ketiadaan alutsista Polri dalam pengamanan Pilpres 2019 tentu hal tersebut menjadi masalah serius.
Di Pilpres 2014, Polri juga tidak memiliki alutsista pengamanan Pilpres. Namun karena kondisinya kondusif, hal itu tidak menjadi masalah. Anehnya, setelah proses Pilpres 2014 selesai, barulah Polri melakukan lelang tender untuk alutsista Pilpres 2014, sehingga menimbulkan protes dan kecaman, yang akhirnya lelang tender itu dibatalkan Polri.
Neta menilai, ada kecerobohan yang luar biasa di Polri dan Pemerintah sehingga mengabaikan pengadaan alutsista Pilpres 2019, sehingga dalam mengamankan Capres Cawapres di dalam proses Pilpres 2019 tidak dilengkapi alutsista yang memadai.
“Kasus ini menunjukkan Polri tidak peka dalam melakukan antisipasi dan deteksi dini, mengingat Pilpres 2019 sudah terjadwal jauh jauh hari. Jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan terhadap Capres Cawapres di Pilpres 2019, siapa yang harus bertanggung jawab,” demikian Neta S Pane.(akhir)
