JAKARTA, Beritalima.com|
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) DR Sri Untari Bisowarno MAP menegaskan bahwa pihaknya menghormati munculnya Rancangan Undangan-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang telah disusun pemerintah. Namun Untari berharap RUU tersebut tidak menghilangkan jatidiri koperasi.
Penjelasan ini disampaikan Untari saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI berkaitan dengan pembahasan RUU PPSK bersama jajaran pengurus Dekopin di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Sekretaris DPD PDIP Jatim ini mengapresiasi RUU PPSK sebagai upaya memberikan proteksi dan kenyamanan kepada masyarakat pada saat melakukan transaksi keuangan, baik secara offline maupun online. Namun, Untari meminta agar RUU PPSK tidak serta merta menghilangkan jatidiri koperasi sebagai lembaga yang berasal dari dan untuk anggota.
“Yang mana Pasal 182 sampai dengan 206 RUU PPSK itu mengatur tentang perkoperasian, terutama bagaimana usaha jasa simpan pinjam di koperasi dijalankan,” terang wanita cantik berhijab ini.
Bahkan Ketua Fraksi PDIP DPRD provinsi Jatim tersebut mengusulkan agar beberapa pasal dalam RUU PPSK yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan dengan pasal di UU lainnya untuk dikoreksi. Organisasi, perizinan, permodalan, kegiatan usaha, pengawasan, dan kebijakan Koperasi Simpan Pinjam sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.
“Ini agar tidak ada overlap antara PP 7 Tahun 2021 turunan dari UU Ciptaker dengan RUU PPSK,” sambungnya.
Anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini juga mengusulkan agar pengawasan OJK diarahkan kepada koperasi yang melayani masyarakat umum. Sementara untuk koperasi yang melayani anggota, pengawasannya dilakukan oleh Lembaga Independen atau Lembaga Audit Koperasi.
Untari mengakui adanya celah dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Kemudian Celah itu dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga melenceng dari cita-cita dan jatidiri koperasi.
“Kami menyadari banyak praktik-praktik koperasi yang bermasalah. Kami menyadari itu, maka kami Dekopin akan terus melakukan upaya pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ada terutama yang terkait dengan pendidikan kepada anggota,” lanjutnya.
Untari menambahkan, untuk itu, pihaknya mendorong pemberharuan Undang-Undang Perkoperasian oleh Pemerintah dan DPR RI sebagai fondasi transformasi gerakan koperasi di era Revolusi Industri 4.0.(Yul)
