JAKARTA, Beritalima.com | Industri sawit tanah air diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Di samping itu industri sawit juga dianggap mampu menekan angka kemiskinan dan menciptakan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan.
Hal ini disampaikan oleh Sunari selaku Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam Webinar dengan topik “Menakar Masa Depan Petani Sawit Lokal Di Tengah Maraknya Penguasaan Lahan Oleh Korporasi” yang diselenggarakan oleh Rumah Milenial Indonesia, Kamis, (30/7/2020).
“Kami di BPDPKS sedang berusaha mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat. Data kami juga menunjukan ada 4,2 juta pekerja yang diserap oleh industri sawit secara langsung dan 12,2 juta pekerja yang diserap secara tidak langsung. Di samping itu sawit juga mampu menjadi alat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yang mampu menekan angka kemiskinan serta menciptakan energi alternatif yang ramah lingkungan,” ujar Sunari.
Ditambahkan Sunari, bahwa sawit dapat mereduksi karbon dan menjadi ekosistem bagi flora dan fauna.
Amrul Khoiri mewakili Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menjelaskan tentang kurangnya pengetahuan petani sawit terhadap benih dan regulasi. Ia juga memaparkan temuan data bahwa di tahun 2019, Perkebunan Sawit Indonesia menghasilkan 34,71 Juta Ton sawit yang kemudian mendatangkan devisa sebesar 23 Miliar USD.
“Kelemahan petani sawit kita ialah kurangnya pengetahuan tentang benih dan regulasi. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengedukasi petani sawit kita, agar produksi sawit bisa terus ditingkatkan,” ungkap Amrul.
“Seharusnya dengan devisa sebesar 23 Miliar USD yang disumbangkan oleh industri sawit kepada Negara, kesejahteraan petani sawit dapat ditingkatkan,” tambah Amrul.
Amrul juga menegaskan bahwa APKASINDO sudah lebih dulu berjuang dengan melakukan pencatatan, pendaftaran, pengukuran, serta advokasi lahan – lahan sawit milik rakyat dan milik petani swadaya.
Di forum yang sama, Achmad Surambo, Deputi Sawit Watch mengungkap sejumlah persoalan dalam tata kelola industri sawit. Di antaranya ialah industri sawit dalam negeri banyak dipengaruhi oleh modal asing serta lemahnya aturan hukum tentang penguasaan sawit di Indonesia jika berhadapan dengan korporasi.
“Perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa tata kelola industri sawit kita belum menunjukkan keberpihakan kepada petani swadaya ataupun pengusaha lokal, karena justru pengaruh modal asing sangat menentukan industri sawit saat ini,” ungkap Achmad Surambo.
Ia juga menerangkan bahwa industri sawit adalah industri yang strategis, sehingga penanganannya harus secara profesional dan terukur.
“Industri sawit ini sangat strategis dan diharapkan mampu menjadi salah satu tulang punggung ekonomi bangsa, namun jika penanganannya tidak profesional dan terukur, kita bisa kalah bersaing dengan negara – negara penghasil sawit lainnya,” tegas Achmad Surambo.
Di akhir penyampaiannya, Deputi Sawit Watch ini juga mengingatkan tentang pentingnya petani – petani swadaya untuk bisa bersatu dan mendirikan industri sawit, demi mewujudkan kemandirian petani sawit swadaýa.
Di akhir acara Webinar Rumah Milenial Indonesia ini, Gulat Manurung selaku Ketua Umum APKASINDO yang mendapat kesempatan menyampaikan closing statement, mengajak BPDPKS sebagai Lembaga yang punya otoritas terhadap pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit untuk berkolaborasi dengan kelompok milenial dalam mengembangkan serta membumikan sawit sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan.
“Saya sebagai orang yang sudah cukup lama berkecimpung dalam tata kelola sawit, sangat berharap agar BPDPKS berkolaborasi dengan kelompok milenial misalnya Rumah Milenial Indonesia untuk membumikan sawit sebagai energi alternatif sekaligus mensosialisasikan potensi industri sawit kita, sehingga ke depan bermunculan petani sawit milenial yang akan membantu mengembangkan industri sawit dalam negeri,” tutup Gulat.
