JAKARTA, beritalima.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan prihatin dengan kenyataan yang dihadapi oleh pegawai ASN di bidang kehumasan yang sering terjebak dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari, serta tidak berani keluar dari zona nyaman untuk berkreasi dan berinovasi. Padahal tantangan yang harus dihadapi oleh insan humas pemerintah sangat besar dan menghadang di depan mata.
Salah satunya tugas besar yang harus segera dilakukan humas pemerintah adalah membangun kepercayaan publik. antara lain melalui kampanye Gerakan lndonesia Melayani sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. “Melalui inpres tersebut. Presiden menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas. fungsi. dan kewenangan masing-masing untuk merealisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.” ujarnya saat membuka Seminar Bakohumas bertema Gerakan Indonesia Melayani di kantor Kementerian PANRB Jakarta, Rabu (9/8/2017),
Dijelaskan Menpan Asman Abnur, Gerakan Nasional Revolusi Mental mencakup lima program, yaitu Gerakan Indonesia Melayani. Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, serta Gerakan Indonesia Bersatu. “Dari kelima program tersebut, Kementerian PANRB mendapat tugas untuk mengkoordinasikan program Gerakan Indonesia Melayani,” imbuhnya.
Dalam gerakan lndonesia Melayani, fokus pada 10 program, mulai dari peningkatan kapasitas SDM. penegakan disiplin, penyempurnaan standar pelayanan, manajemen kinerja, perilaku pelayanan, peraturan perundang-undangan, debirokratisasi, sarana dan prasarana, penegakan hukum, hingga penghargaan dan sanksi serta keteladanan pimpinan.
Sebenarnya lanjut Asman, berbagai program tersebut sudah tercantum dalam delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi yang selama ini sudah diterapkan di seluruh kementerian/lembaga. Namun dengan gerakan nasional ini, implementasi reformasi birokrasi menjadi lebih fokus, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Menteri menekankan dalam kampanye gerakan revolusi mental, yang di dalamnya temasuk gerakan Indonesia melayani, peran humas dinilai sangat vital. Bukan saja dalam mengkomunikasikan kebijakan dan program instansi masingmasing, tetapi humas dituntut untuk bersinergi dengan jajaran humas dari berbagai instansi. baik pusat maupun daerah,”
Dalam hal in kata Menpan RB, humas harus lebih arif dan cerdas dalam menyikapi berbagai pemberitaan miring yang tidak terbendung. “Humas pemerintah tidak selalu harus menyangkal atau menutup-nutupi keburukan Dalam membangun opini publik. kita perlu mengedepankan berbagai keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah, dengan harapan bisa menumbuhkan kepercayaan publik.’ imbuhnya.
Untuk implementasi semua itu, menurut Menteri. dipadukan sinergi, inovasi serta terobosan. Semua itu harus dimulai dengan meningkatkan kompetensi dan kinerja, seperti dianatkan dalam Peraturan pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. ” Humas harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi, dengan mengembangkan diri menjadi insan humas yang profesional, dan berkinerja tinggi,” imbuhnya.
Pada seminar itu, materi I Gerakan Indonesia Melayani, Diah Natalisa Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB pada materinya menyampaikan Rencana Aksi Gerakan Indonesia Melayani serta penuempurnaan stadnar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif. Selanjutnya Setiawan Wangsaatmaja Ddputi SDM Aparatur Kementerian PANRB.
Lanjutnya pada materi II mengenai kampanye Gerakan Indoensia Melayani, Eko Sulistyo Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP menyampaikan strategi dan sinergi Kampanye Gerakan Indonesia Melayani. Kemudian disampaikan Yuliandre Darwis Ketua KPI, menjelaskan Pendayagunaan Lembaga Penyiaran untuk Kampanye Gerakan Indonesia Melayani.
Lanjutnya, Herman Suryatman Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi publik memaparkan Komitmen Sinergi Kampanye Gerakan Indonesia Melayani, pada Seminar Bakohumas Kampanye Gerakan Indonesia Melayani, dengan tema Kita Tingkatkan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja ASN untuk Pelayanan Publik yang lebih Baik”. “Seminar ini dimaksudkan untuk melakukan aksi peningkatkan lima gerakan Indonesia melayani.
Lanjutnya, diharapkan Niken Widyastuti, Ketua Umum Bakohumas terhadap Kampanye Gerakan Indonesia Melayani, terus meningkatkan pelayanan publik karena pelayanan publik belum semua optimal dalam melayani masyarakat.
“Dari 4,7 juta orang aparat harus bisa melayani 260 juta penduduk, namun secara kualitas perlu ditingkatkan hingga bakohumas dapat informasi dan arahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan perlu diketahui oleh seluruh anggota Bakohumas dan tidak saja oleh Bakohumas akan tetapi harus juga harus diketahui oleh seluruh aparatur sipil negara dapat menjalankan program kementrian,” terangnya.
Namun Niken pun menyampaikan empat hal penting, yaitu pertama mensosialisasikan program pemerintah. Kedua, gerakan Indonesia melayank bekerjasama dengan media mainstream. Dan peserta seminsr bakohumas wajib menaikan informasi ini ke dalam sosial media di FB, twiter, instagram, dan line.
Ketiga, strategis penyebaran informasi melalui konferensi pers untuk disebarluaskan ke daerah. Media online yang dimiliki kementerian dikatakan Niken harus digunakan untuk sosialisasi dan menarik informasi melalui kementerian dan lembaga. Dan keempat mengcounter narasi, begitu ada informasi yang negatif harus direspon dan menjadikam isu yang menarik buat pemerintah.
“Kalau tidak cepat merespon takut dibaca oleh orang yang memanfaatkan informasi, yang nantinya dikhawatirkan citra pemerintah akan menurun. Oleh karena itu Bakohumas harus bisa mengcounter narasi kalau ada yang mengurangi dan melebih-lebihkan,” tandas Niken Widyastuti, Ketua Umum Bakohumas, Rabu (9/8/2017) di Ruang Serbaguna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Hal lain disampaikan Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Kementerian PANRB, yang sekaligus membuka seminar Bakohumas Kampanye Gerakan Indinesia Melayani, ada tiga hal yang penting yang harus diketahuiy. Pertama, harus bisa meredam ASN agar bisa berprilaku lebih profesional supaya pegawai PAN dan RB tidak menyebar hoax.
Kedua dikatakan Dwi, tidak ikut berpartisipasi menyebar kebencian terhadap kelompok masyarakat dan lambang negara. Ketiga dijelaskan Sekretaris PAN RB, harus bisa memiliki etika dalam bersosialisasi karena ASN memiliki etika dan nilai-nilai dasar mana yang bokeh dan mana yanv tidak boleh.
“Nanti Menpan akan menerbitkan surat edaran untuk menjaga hal itu, kendati ada ormas yang anti pancasila, yang tentunya ASN dapat memahami. Dan juga melihaf secara makro, palayanan publik belum begitu optimal di masyarakat,” tandasnya. dedy mulyadi
