SURABAYA, beritalima.com – Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD KPPU) Surabaya, Aru Armando, mendesak Pemerintah meninjau ulang keputusan untuk impor 2.500 Ton bawang merah. Alasannya, saat ini hampir seluruh sentra bawang merah telah masuk masa panen raya.
Aru mengatakan, petani dipastikan mengalami kerugian bila impor bawang merah dilakukan. “Para petani pasti rugi. Saat panen, malah impor. Apalagi hasil panen mencukupi kebutuhan. Lain soal kalau stok tidak mencukupi,” ucap Aru.
Diungkapkan oleh Kepala KPD Surabaya ini, fakta yang ada Bulog sendiri kesulitan mengelola 1.240 ton bawang merah yang didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat. “Bayangkan, mengelola bawang merah produksi dalam negeri saja tidak bisa, ini malah impor 2.500 ton,” tandasnya serius.
Dia tambahkan, sekarang ini Bulog sampai kesulitan menampung bawang merah karena kendala gudang. Di sisi lain, dia juga mendapat informasi jika saat ini harga bawang merah di Nganjuk, Jawa Timur, salah satu sentra bawang merah nasional, mulai turun karena sudah mulai panen raya.
Karena itu, menurut Aru, Pemerintah baik Pusat atau Daerah, dalam hal ini konteksnya adalah daerah penghasil bawang merah, harus mulai serius membenahi sistem manajemen stok.
“Manajemen stok adalah salah satu hal krusial untuk dibenahi, apalagi untuk komoditas yang sifatnya mampu mencukupi kebutuhan/konsumsi nasional,” tuturnya.
Selain itu, Aru juga mencermati permasalahan data terkait komoditas bawang merah. Indikasinya, perbedaan sikap awal dari Kementerian Pertanian yang menolak impor, namun kemudian berubah, dengan diambilnya keputusan Pemerintah untuk melakukan impor.
“Ini pasti ada perbedaan data yang dijadikan acuan untuk melakukan atau tidak melakukan impor,” ucap Aru.
Oleh karena itu, Aru mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang keputusannya. “Khusus untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya mohon agar Gubernur Jatim mengeluarkan edaran menolak bawang merah impor, seperti halnya kebijakan membatasi sapi impor masuk Jatim,” seru Aru. (Ganefo)
