SIDOARJO, beritalima. Com- Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat study banding terkait dengan pengelolaan KIM kepada KIM di Kabupaten Sidoarjo. KIM itu sendiri merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorentasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
Kasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa, Sukarman mengatakan saya berterima kasih kepada Dinas Kominfo kabupaten Sidoarjo atas di terima kedatangannya bersama perwakilan 5 kepala desa Kabupaten Sumbawa untuk menimba ilmu sekaligus bersilatuhrahmi.
“Sehingga kita jauh-jauh datang ke dari kabupaten Sumbawa untuk belajar dalam pengelolaan KIM, sehingga kita selalu bersemangat dan terus meningkatkan kegiatan dalam KIM,” katanya, saat memberikan sambutan di tempat Sidoarjo Command Center (SCC) Pendopo Kab.Sidoarjo, kamis (17/04)
Kabid Komunikasi Publik pada Dinkominfo kabupaten Sidoarjo, Evi Puspitasari mengatakan dalam pengelolaan KIM, Diskominfo hanya sebagai mediator dan fasilitasor. Keberadaan KIM ditengah masyarakat sangat penting agar informasi dari pemerintah bisa langsung diterima oleh masyarakat. Kegiatan tersebut bisa melalui sosialisasi, edukasi dan pelatihan-pelatihan yang disingkronkan dengan kegiatan Diskominfo.
“Adanya KIM pemerintah dalam hal ini Diskominfo Sidoarjo bisa menitipkan pesan terkait dengan berita-berita hoax, ujar kebencian dan tulisan yang berbau Sara yang selama ini mewarnai beberapa laman di media sosial,” katanya.
Sedangkan perwakilan KIM Melati yang , Nanang rois mengatakan KIM mempunyai fungsi seperti calo. Yakni menjadi diseminasi informasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Prinsip KIM bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan bisa mempengaruhi masyarakat, dan menggerakannya untuk kegiatan-kegiatan yang kemasyarakat dan keagamaan.
“Pengembangan KIM lebih difokuskan pada memunculkan, mengemas dan memviralkan kegiatan KIM kepada masyarakat sehingga masyarakat melek terhadap KIM,” katanya.
Pengembangan KIM lebih penting pada pengembangan pola pikir agar terbuka terhadap informasi dan berbagai perubahan yang ada. KIM harus bisa menginisiasi masyarakat seperti Pembentukan karangtaruna desa, dan organisasi lainnya seperti di IPPNU, GP Ansor, Fatayat dan lain sebagainya. “Doktrin KIM Melati yang ditanamkan pada seluruh anggota adalah sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain,” ujarnya. (kus)
