JAYAPURA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menganggap 1 Mei yang di Papua diperingati sebagai hari integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah bentuk pembohongan kepada masyarakat Papua.
Hal itu dikatakan juru bicara Pengurus Pusat KNPB, Bazoka Logo kepada awak media di Waena Abepura, Jumat (29/4/2016).
“Saat Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969, integrasi rakyat Papua kedalam NKRI bukan dari hati nurani masyarakat Papua. Dan dengan legitas perjanjian di PBB yang masyarakat Papua tidak paham itu,” kata Bazoka Logo, Kamis siang.
Lebih lanjut menurut Bazoka, negara Indonesia pada prinsipnya telah mengetahui posisi Papua yang saat itu telah menjadi negara sendiri, hal itu tertuang dalam Trikora (Tiga Komando Rakyat) yang salah satunya berbunyi “bubarkan Negara Boneka Buatan Belanda Papua Barat”.
“Indonesia sudah tahu, kalau sejak dulu di Papua sudah ada negara, dan ada pengakuan disitu,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berencana akan menggelar demonstrasi pada 2 Mei 2016 ke DPR Papua.
“Besok 2 Mei kami akan demo, dan menentang keberadaan NKRI di atas tanah Papua, dan mengutuk keras, karena masuknya NKRI ke Tanah Papua, itu merupakan awal pelanggaran HAM dan pemusnahan ras mekanisasi,” katanya.
Sementara, Meky Yeimo, sekjen KNPB, di tempat yang sama mengatakan, jika pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian Polda Papua, terkait aksi 2 Mei.
“Kami sudah layangkan surat pemberitahuan aksi, dan itu tanggung jawab kami. Dan kami menuntut hak kami untuk menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang disebut di undang – undang 1945, dan apapun resikonya kami sudah siap, termasuk di penjara sekalipun kami siap,” ujarnya.
Sementara ditempat terpisah, tokoh Adat Papua, sekaligus saksi sejarah pelaksanaan Pepera tahun 1969, Ramses Ohee, saat menjadi pemateri dalam seminar kembalinya Papua ke NKRI di salah satu hotel di Jayapura, mengatakan, jika pelaksanaan Pepera diikuti oleh ribuan tokoh – tokoh Papua saat itu, termasuk dirinya.
“Pepera di lakukan dan diawasi oleh PBB, bukan oleh indonesia atau belanda, dan pemerintahan sementara waktu itu yaitu UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority, red) yang bentuk oleh PBB, jadi jangan ada yang membalikkan fakta,” tegasnya.
Dikatakan, tokoh masyarakat yang mengikuti Pepera saat itu adalah sebanyak 1.026 orang mengikuti Pepera tanpa paksaan dari siapapun, dan Belanda saat itu telah menetapkan daerah kekuasaan Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke, bukan juga oleh Indonesia.
“Jangan anak-anak fikir Sabang sampai Merauke ini baru kemarin, Belanda sudah tetapkan itu, meski saat itu belum dalam satu bangsa yang merdeka, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun lebih, dalam Negara Hindia Bekandanya” ungkapnya.
Imbuhnya, dirinya selaku pelaku sejarah Pepera 1969, memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran terhadap NKRI di Papua.
“Saya memiliki kewajiban memberikan pemahaman yang benar tentang Pepera 1969, jadi jangan ada yang salah dan mencoba membalikkan fakta itu,” tegasnya lagi (Ed/Papua)
