PONOROGO, beritalima.com- Komisi V DPR RI, menilai, pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Ponorogo, Jawa Timur, membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Alasannya, karena sebagian besar jalan di Bumi Reog, dalam kondisi yang rusak. Bahkan ada yang rusak parah.
“Kami sudah melihat ke lapangan. Memang infrastruktur jalan kondisinya buruk, rusak parah dan perlu dukungan dari pemerintah pusat. Ini akan kami sampaikan ke Kementerian PU. Sehingga secara teknis akan ada dukungan khusus dan ada loksai dana khusus untuk itu (Infrastruktur),” kata Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis, dalam kunjungannya ke Ponorogo, Jumat 22 Juli 2016.
Menurut politikus dari Partai Gerindra Dapil Nusa Tenggara Timur II ini, kunjungannya ke Ponorogo merupakan tindak lanjut dari audiensi Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, di Gedung DPR/MPR beberapa waktu lau. Saat itu, Ipong ‘Curhat’ soal berbagai keluhan warga Ponorogo terkait jalan yang rusak parah di hampir semua ruas, terutama jalan kecamatan.
“Jelas akan kami sampaikan ke Kementerian PU. Tapi soal besar dananya berapa kami belum bisa memperkirakan,” tambah ketua Komisi V yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ini’
Selain soal infrastruktur jalan, Fary bersama 17 anggota Komisi V DPR RI juga mendatangi proyek Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo. Dari kunjungan ke lokasi ini, Fary memberikan tiga catatan penting. Pertama menyangkut saluran irigasi pasca waduk yang ternyata belum terintegrasi. Bahkan, irigasi belum masuk dalam perencanaan pembangunan waduk tersebut.
“Ini harus diperhatikan agar waduk segera bisa digunakan begitu selesai di 2018 nanti. Kan banyak juga waduk yang mangkrak setelah selesai pembangunannya karena tidak ada perencanaan irigasi yang baik dan terintegrasi,” papar pria kelahiran 7 Pebruari 1968 ini.
Kedua, lanjut mantan aktivis LSM ini, yakni persoalan perizinan lahan yang berhubungan dengan Perhutani yang harus segera diselesaikan. Terutama soal pembayaran agar bisa pembangunan tepat waktu, yaitu tahun 2018.
“Terakhir soal masukan dari pak bupati yang ingin agar waduk ini juga bisa jadi salah satu obyek wisata, ini harus dibahas di Kementerian PU. Jadi akan kami kami sampaikan juga,” imbuhnya.
Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, mengaku terkejut dengan respons positif Komisi V DPR RI. Apalagi dalam anggota Komisi V DPR RI yang hadir berasal dari semua fraksi. Karena itu, ia berharap hasil audiensinya beberapa waktu lalu dan kunjungan Komisi V DPR RI bisa membuahkan hasil yang positif sesuai keinginan warga Ponorogo.
“Saya optimistis Komisi V akan membantu kita memperbaiki infrastruktur yang rusak. Harapannya, kehadiran ke sini bisa mengetahui langsung keadaan kita,” kata Ipong. (Dibyo)
