JAKARTA, Beritalima.com– Pandemi virus Corona (Covid-19) memaksa pemerintah menerapkan percepatan agenda transformasi digital di segala sektor kehidupan. Bila berkaca dari sebelumnya, ketersediaan akses broadband masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia lantaran belasan ribu desa atau kelurahan belum terjangkau internet 4G.
“Persoalan lain di daerah terkait kecepatan internet yang masih rendah. Mengacu data Speedtest Global Index Januari 2020, secara nasional Indonesia memiliki kecepatan akses internet mobile broadband dengan download rata-rata pada peringkat 120 dunia,” ucap Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny G Plate dengan kombinasi fisik dan virtual di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/9).
Senator dari Dapil Provinsi Aceh itu menambahkan, Komite I DPD RI menyorot terkait maraknya kebocoran data. Menurut dia, dalam setahun ini telah menunjukkan minimnya upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi yang bisa menjadi bencana negara. “Ini hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjualbelikan atau dicuri tersebut sangat sensitif,” tegas dia.
Pada RDP ini, Fachrul juga ingin mendapatkan perspektif yang utuh terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan itu. Bagaimana tantangan dan solusi konstruktif yang ditawarkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan internet di daerah. “Bagaimana koordinasi dan konsolidasi apa yang telah dilakukan terhadap pihak terkait guna mempercepat proses mitigasi jika terjadi kebocoran data secara masif.”
Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh mengkhawatirkan beredarnya situs pornografi dan penyebaran isu hoax yang masif di dunia maya. Ia menilai, kurang kontrol dari pemerintah dalam menyikapi hal ini sehingga sangat meresahkan bagi generasi muda,.
“Pemerintah memang sudah ada penghapusan situs tapi terkadang prosesnya lama. Kita tahu situs pornografi sangat mudah di akses, sehingga hal itu mengkhawatirkan bagi generasi muda kita. Apalagi isu hoax atau penistaan agama yang marak di dunia maya,” jelas dia.
Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Sumatera Selatan, Jialyka Maharani juga mengkhawatirkan kebocoran data dari ecommerce. Dirinya mendapatkan beberapa kasus dari masyarakat di mana ada paket bodong yang sering terjadi. “Sekarang banyak paket bodong, mungkin disebabkan dari kebocoran data ecommerce. Memang sepele, tapi jika dibiarkan akan menjadi perkara besar,” terang dia
Anggota DPD RI asal Provinsi Papua, Otopianus P Tebai menggeluhkan buruknya jaringan internet di Pupua. Ia menyarankan pemerintah bekerjasama dengan kepala desa atau kepala dusun dalam pengontrolan tower BTS. “Banyak panel surya tower BTS di Papua yang hilang. Maka saya menyarankan agar pemerintah bisa menggandeng kepala desa atau kepala dusun,” harapnya.
Menteri Kominfo, Johnny G Plate menjelaskan, Road Map Indonesia Digital dibuat sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat transformasi digital. Fokus utama itu percepatan infrastruktur digital, mendorong adopsi teknologi, peningkatan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.
“Pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah, untuk layanan pemerintahan digital ini. Diharapkan hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia,” harap dia.
Johnny menjelaskan, selama ini pemerintah telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis jaringan atau network. Tujuan itu mempercepat pemerataan di seluruh Indonesia. “Pola pembangunan tidak lagi dari hulu ke hilir di upstream, namun lebih ke pendekatan teritorial atau wilayah.” (akhir)
