JAKARTA, Beritalima.com– Komunikasi politik Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya Istana buruk. Indikasi itu terlihat jelas dimana Pemerintah menggunakan jasa influencer untuk membantu mensosialisasikan kebijakan Istana kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiludin Ritonga ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Rabu (2/9) siang.
Seharusnya, ungkap pengajar Metode Penelitian Komunikasi, Riset Kehumasan, Krisis dan Strategi Public tersebut, tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan humas yang ada di setiap lembaga pemerintah. “Humaslah yang menjembatani kepentingan lembaganya dengan masyarakat atau pemangku kepentingan.”
Kalau tugas dan fungsi tersebut diambil alih oleh influencer, itu artinya, lanjut laki-laki berbintang Aquarius ini, humas yang ada di setiap lembaga pemerintah belum atau tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Padahal, lanjut bapak dua putra ini, humas Pemerintah digaji negara menggunakan uang rakyat. Karena itu, keberadaan humas Pemerintah ini harus dievaluasi, khususnya terkait kinerja humas pemerintah.
Selain itu, kata laki-laki yang mengaku ‘Anak Kebon’ tersebut, kalau influencer dibiayai negara, perlu dipertanyakan dasar hukumnya. Sebab, semua uang negara yang digunakan harus dipertanggungjawabkan, termasuk tentunya kinerja inluencer tersebut dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau kinerja influencer rendah, berarti uang negara digunakan tidak tepat sasaran.Hal itu tentu perlu diperhatikan dan dipertanyakan dalam penggunaan influencer, agar komunikasi publik tidak salah arah,” demikian Muhammad Jamiludin Ritonga. (akhir)
