JAKARTA, Beritalima.com– Sebagai lembaga wakil rakyat, peran dari Badan Musyawarah (Bamus) sangat strategis dan penting buat DPR RI. Pasalnya, embrio keputusan krusial dari lembaga ini dimulai dari Bamus.
Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Djaka Dwi Winarko ketika menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Pemalang di ruang kerjanya Gedung Setjen dan BK DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, awal pekan ini.
Ya, peran Bamus jadi persoalan di DPRD Kabupaten Pemalang, lantaran hasil keputusannya sering kali digagalkan oleh anggota dewan. Misalnya, banyak jadwal sidang sudah disusun untuk tiga bulan ke depan. Namun, jadwal yang sudah dibuat itu tidak bisa dijalankan karena anggota dewan acap kali tidak berada di tempat.
Inilah persoalan serius dalam menyikapi peran Bamus di DPRD Pemalang. “Bamus adalah miniatur DPR RI. Keputusan yang dihasilkan Bamus adalah yang tertinggi setelah rapat paripurna. Tidak ada rapat paripurna DPR bila tidak ada keputuan Bamus,” kata Djaka membandingkan peran Bamus di DPR RI dan DPRD.
Masruhin Ahmadi yang memimpin tim DPRD Pemalang mengemukakan, peran Bamus di DPRD Pemalang dipandang tidak menarik oleh anggota dewan. Ini yang menyebabkan banyak keputusan Bamus DPRD tak dihiraukan anggota dewan di DPRD Pemalang.
“Akibatnya, banyak agenda sidang DPRD tidak bisa dijalankan sesuai dengan jadwal yang sudaj direncanakan atau disusun. “Hampir semua anggota tidak mau duduk di Bamus. Mereka lebih tertarik di Badan Anggaran,” demikian Masrudin. (akhir)
