SURABAYA, beritalima.com | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidangkan perkara terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022.
Sidang Majelis Komisi perdana atas Perkara No. 18/KPPUL/2023 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini digelar di Kantor Wilayah IV KPPU di Surabaya, Jumat (16/2/2024).
Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan beragendakan Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator ini dipimpin oleh Moh. Noor Rofieq sebagai Ketua Majelis Komisi, serta M. Fanshurullah Asa dan Rhido Jusmadi sebagai Anggota Majelis Komisi.
Ada enam terlapor dalam perkara ini. Terlapor I PT Sumber Bangun Sentosa, Terlapor II PT Pacific Multindo Permai Terlapor III PT Pilar Atmoko Konstruksi, dan Terlapor IV PT Tri Karya Utama Cendana.
Kemudian, Terlapor V Kelompok Kerja pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida, serta Terlapor VI Pejabat PPK pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida.
Objek perkara adalah pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida dengan kode tender 85225114 di Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan nilai pagu paket tender sebesar Rp58.242.601.000.
Pengadaan tender ini diumumkan pada 8 Desember 2021. Dan pada 13 Januari 2022 dilakukan penetapan dan pengumuman pemenang lelang. Tender
dimenangkan oleh Terlapor I dengan harga penawaran sebesar Rp54.217.626.895,17.
Persekongkolan diduga oleh Investigator dilakukan dalam bentuk pembuatan persyaratan tambahan oleh Terlapor VI yang ditengarai menciptakan hambatan karena membatasi peserta tender untuk dapat mengikuti tender. Dari 19 perusahaan yang mendaftar tender, hanya 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran, yakni Terlapor I-IV, di mana Terlapor II dan Terlapor III adalah KSO.
Investigator menemukan adanya pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak yang sama, adanya pengabaian oleh Terlapor V atas kesamaan dalam dokumen, serta kecocokan data digital dan hubungan afiliasi antar para Terlapor.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Investigator KPPU menyatakan telah terdapat bukti dugaan pelanggaran yang cukup atas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Setelah dilakukan pembacaan LDP oleh Investigator, sidang dilanjutkan dengan proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan atau dokumen pendukung laporan dugaan pelanggaran. Ketua Majelis Komisi Moh. Noor Rofieq mengatakan, sidang perkara ini akan dilanjutkan pekan depan. (Gan)
Teks Foto: Sidang Majelis Komisi atas perkara tender di Nusa Penida Klungkung, Bali, di Kanwil IV KPPU di Surabaya, Jumat (16/2/2024).
