SUMBAWA BARAT NTB.Beritalima.com-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat, (KSB) sebelumnya melakukan hearing bersama para wartawan Se -Kabupaten Sumbawa Barat beberapa waktu lalu, di rumah kebun lingkungan KTC (18/10/19). Mengajak kerjasama dalam persiapan pesta demokrasi Pilkada 2020 Sumbawa Barat.
Sejumlah Media Online yang tergabung dalam Perkumpulan Media Online Kabupaten Sumbawa Barat menui kontroversi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan media di Pilkada 2020 mendatang.
Ketua KPU KSB Deni Saputra, S.Pd. Mengatakan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan 11 media yang administrasi nya bisa dipertanggung jawabkan.
“mengingat keterbatasan anggaran yang ada,dan kami akan koordinasi dengan Humas Polres dan Pemda” Ujarnya Saat dijumpai diruang kerjanya.(20/2/2020)
Ia Menambahkan, bahwa 11 media ini dianggap sesuai administrasi dan bisa dipertanggung jawabkan,tapi bukan berarti semua media di KSB tidak sesuai administrasi,sekali lagi ini karena keterbatasan anggaran dan kerjasama ini selama 1 tahun dan permohonan maaf kepada media yang belum bisa kerjasama dengan kami.
Dari pantauan awak media Beritalima.com pihak KPU KSB dalam menjalin kerjasama dengan beberapa media tidak sesuai dengan kriteria dan tidak didukung data yang akurat seperti mengecek bok Redaksi perusahaan media online tersebut.
“Begitu kami cek Box Redaksi Perusahaan Media online yang kerjasama dengan KPU KSB ternyata ada beberapa media yang kurang jelas,seperti tidak muncul struktur kepengurusan dalam Box Redaksi tersebut,ada apa ini,,,”jelasnya
Kami berharap pihak KPU KSB agar lebih netralitas dan jangan sampai ada unsur politik karna kedekatannya wartawan dengan KPU,dari awal pihak KPU mengajak hearing dan Silaturahmi dengan media agar satu persepsi dalam pemberitaan jalannya Pilkada 2020,namun seharusnya KPU KSB kembali mengumpulkan semua media dan menyampaikan secara transparan terhadap rekan media se KSB.
Disamping itu, Hardoni Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sumbawa Barat, menuding KPU KSB asal-asalan bekerja. Mengaku telah berkoordinasi dengan Humas Pemda dan Polres terkait data media, padahal itu tidak dilakukan.
“Saya sampaikan ke Komisioner KPU itu, bijaklah dalam bekerja, apalagi urusan media,” ujarnya.
Selain itu ia menjelaskan, bukan persoalan kerjasama yang menjadi alasan kenapa para wartawan angkat bicara, tapai cara kerja KPU yang mengskreditkan media yang tidak lolos verifikasih itu yang jadi masalah.
“Ketika ada tahap verifikasih, tentu ada indikator yang menjadi syarat kelolosan media, saya minta KPU jangan asal ngomong, kalau benar telah lulus verifikasi yang dimaksud, saya tantang ketua KPU verfikasih ulang, supaya tau dimana asal asalannya mereka bekerja,” tutup odon.(Rozak B5)
