SOLO, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo memaparkan pembangunan Jawa Timur yang berkeadilan dan berdaya saing dalam kuliah umum di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/11) pagi.
Dijelaskannya, keadilan merupakan amanat konstitusi. Jika keadilan tidak diwujudkan, akan menghasilkan disparitas atau kesenjangan antar daerah menjadi tinggi. “Pemerataan keadilan bisa dilakukan jika pemerintah bisa mengintervensi (membela) masyarakat kecil. Di Jatim kami namakan ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Untuk mewujudkan konsep tersebut, Pemprov. Jatim menggunakan berbagai strategi, diantaranya di bidang pembiayaan, produksi dan pemasaran. Misalnya, untuk UMKM diberikan suku bunga murah 6-9%, produk diberikan nilai tambah, dan sekaligus pemasaran melalui kerjasama antar didalam dan luar negeri. Dengan demikian, daya saing meningkat. Kesemuanya , untuk memberi kemudahan pada industri kerakyatan seperti UMKM.
Hasil dari pelaksanaan strategi tersebut antara lain bisa dilihat dari kinerja sektor pertanian yang terus tumbuh secara positif. Pada sektor ini, Jatim berhasil surplus beras sebesar 5.135.177 ton atau setara dengan kebutuhan 45.04 juta jiwa. Sementara konsumsi beras nasional mencapai 114kg/kap/tahun. Jatim juga surplus Jagung sebanyak 5.717.790 ton.
Di Jatim, sebanyak 6.8 juta industri berasal dari sektor UMKM dan menyumbang 54.98% terhadap PDRB Jatim. “Salah satu kegagalan liberalisasi adalah UMKM tidak diberi kemudahan. Kalau tidak diberi kemudahan, mereka akan bangkrut, pasar tidak terbentuk, dan tidak ada barang yang dibeli oleh rakyat,” katanya.
Di hadapan rektor UNS Prof. Ravik Karsidi dan mahasiswa UNS yang memadati auditorium, Pakde Karwo mengatakan, strategi lain yang dipergunakannya adalah membuka ruang publik untuk melakukan dialog dengan rakyat. “Saya sependapat bahwa nilai budaya musyawarah mufakat merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak melainkan melalui proses musyawarah untuk mufakat,” ungkap Soekarwo.
Pakde Karwo menambahkan dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan selalu melibatkan rakyat. Tujuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka. Kebijakan yang dijalankan harus dilakukan dengan cara partisipatoris. Artinya, setiap masyarakat diajak merumuskan kebijakan dengan cara musyawarah mufakat. “Harus dibuat sebuah perjanjian dengan rakyat,” tandasnya.
Citizen Charter, lanjut Pakde Karwo, menjadi solusi bagi pelayanan publik di Jatim. “Di Jatim kami sudah melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pelayanan publik bisa diubah di luar jam kerja sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik, melalui kesepakatan antara yang dilayani dan yang melayani,” imbuhnya. Ia memberi contoh ada sebuah puskesmas di Kota Blitar yang memberikan layanan berdasarkan masukan dari warga setempat.
“Puskesmas di Kota Blitar tersebut buka layanan pada pagi hari. Namun ternyata tidak ada pasien. Akhirnya diundanglah warga yang mayoritas petani. Dalam dialog terungkap bahwa warga berharap layanan kesehatan bisa diberikan mulai sore hari hingga malam hari. Hal itu memang tidak wajar. Namun berdasarkan dialog tersebut, maka jam layanan pun diubah karena untuk pelayanan kepada rakyat hingga puskesmas akhirnya buka mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB,” paparnya.
Konsep Dual Track Tingkatkan SDM
Pada kesempatan tersebut, Pakde Karwo mengenalkan konsep dual track untuk meningkatkan kualitas SDM. Track pertama, melalui perbaikan kualitas pendidikan formal, diantaranya melakukan link and match antara SMK dengan industri serta perguruan tinggi.
Guna mendukung terwujudnya konsep tersebut, Pemprov Jatim bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas filial dari SMK. Contohnya, bidang keahlian teknologi dan rekayasa bekerja sama dengan ITS Surabaya. Selain itu, bidang keahlian seperti teknologi informasi dan komunikasi kerjasama dengan negara Korea dan China yang memiliki perusahaan seperti Samsung atau AXIO.
Track kedua, jelas Pakde Karwo yakni melalui penerapan pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional sekaligus memperkuat SMK Mini melalui bekerjasama dengan pemerintah Jerman. “SMK mini kebanyakan gandeng dengan pondok pesantren. Karena pemerintah berkepentingan meningkatkan keterampilan dari para santri agar pascamondok mereka tidak kesulitan mencari pekerjaan,” ungkapnya.
Penerapan SMK Mini dan BLK di Jatim, terbukti mampu menghasilkan tenaga kerja baru. “Kami terus melalukan negosisasi dengan pengusaha untuk dapat menambah anak anak SMK agar dapat magang di perusahaan dan memperoleh pengalaman berstandart internasional,” tegasnya.
Pakde Karwo Jadi Anggota Kehormatan IKA UNS
Seusai memberi kuliah umum, Gubernur Jatim Soekarwo didaulat menjadi anggota kehormatan Ikatan Alumni (IKA) UNS. Penyematan, anggota kehormatan ditandai dengan pengenaan jaket almamater berlogo IKA UNS dari Rektor UNS Prof. Ravik Karsidi kepada Pakde Karwo.
Dalam sambutannya,, Rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi MS menilai, Pakde Karwo merupakan seorang kepala daerah yang berhasil dan memiliki prestasi gemilang. “Dibawah kepemimpinanPakde Karwo, Jatim terus mendapatkan prestasi yang gemilang. Ini pantas jadi lesson learning bagi mahasiswa sekaligus dapat menginspirasi capaian dari Jatim untuk ditiru provinsi lainnya,” terangnya.
Ditambahkannya, keberhasilan Jatim dibawah kepemimpinan Pakde Karwo terbukti dari banyaknya penghargaan yang diraih dari pemerintah pusat. “Pakde Karwo sangat santun dalam bekerja sama dengan sejawat maupun pelaksana pemerintahan di bawah hingga stakeholder lainnya. Sehingga kinerjanya dalam memimpin Jatim sangat produktif,”terangnya.
Tak lupa, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Soekarwo karena telah memberikan kesempatan kepada alumni UNS untuk berpartisipasi dalam mengembangkan diri di pemerintahan dan di berbagai bidang di Jatim.
“Kami berterima kasih karena alumni kami bisa mengabdikan diri dan mengembangkan ilmunya di Jatim, serta turut memberikan kontribusi menjadikan Jatim sebagai provinsi terbaik di Indonesia,” ujarnya. Alumni UNS di Pemprov Jatim antara lain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dr. Jumadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. Heru Tjahjono dan Direktur RSU dr. Soetomo Dr. Harsono.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim juga memberikan bantuan kerjasama riset senilai Rp. 1 Milliar kepada Fakultas Pertanian UNS, serta memberikan bantuan pengolahan pupuk organik berupa 1 unit granulator dan 1 unit coper. (Rr).
