RAJA AMPAT, Berita lima.com – Kunjungan Presiden Joko Widodo mendampingi Ibu Negara Iriana menghadiri peringatan Hari Ibu Nasional yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 2017 di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat disambut “Surat Cinta“ dari Gerakan Mahasiswa Raja Ampat.
Deklarator Gerakan Mahasiswa Raja Ampat yang menjadi korban tindakan kekerasan Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE, pada tanggal 22 November 2017, Fitratusalam Loji, kepada wartaekspres.com menyampaikan surat cinta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dengan judul “Menolak Lupa Peristiwa 22 November 2017“.
“Menolak Lupa Peristiwa 22 November 2017”
Selamat Datang Bapak Presiden Republik Indonesia Di Tanah Para Raja – Raja Ampat.
Semoga negeri yang disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi ini, memberikan kesan damai kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana beserta rombongan, yang telah memilih untuk memperingati Hari Ibu ke 89, 22 Desember 2017, di Waisai Ibukota Kabupaten Raja Ampat.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemimpin otoritas pemerintahan negara, perlu saya sampaikan peristiwa kekerasan yang dilakukan Bupati Abdul Faris Umlati terhadap mahasiswa Raja Ampat.
Bapak Presiden Republik Indonesia perlu mengetahui, bahwa sebulan sebelum kedatangan Bapak ke negeri kami Raja Ampat, tepatnya tanggal 22 November 2017, kami mahasiswa/i Raja Ampat baru saja dikejutkan dengan aksi kekerasan Bupati Abdul Faris Umlati yang agak sedikit anehmenurut kami.
Bahwa kami mahasiswa/i Raja Ampat yang merupakan representatif dari keempat pulau besar di Raja Ampat yakni Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool telah bersepakat dan berkomitmen kurang lebih selama setahun melakukan konsolidasi kekeluargaan antara sesama saudara/i kami yang mengambil studi perkuliahan di Kota dan Kabupaten Sorong, dan atas nama persaudaraan mahasiswa/i Raja Ampat, kami bersatu padu tanpa memandang latar belakang agama apapun, kalau dia putra-putri Raja Ampat maka dialah saudara kami sebagai dasar kemanusiaan yang kokoh.
Dengan maksud tersebut dan kerjasama yang baik, pada akhirnya pada tanggal 20 November 2017, kami bersepakat melakukan musyawarah perdana dalam sebuah wadah bernama Gerakan Mahasiswa Raja Ampat (Gemara) selama lima hari di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Waisai.
Izin penggunaan aula Dinas Pendidikan, kami peroleh atas dasar perintah persetujuan Sekretaris Daerah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat sehingga secara legalitas penggunaan aula adalah legal untuk melakukan kegiatan di tempat tersebut.
Untuk mensukseskan musyawarah, kami telah membentuk sebuah panitia pelaksana yang diketuai oleh Jack Marlon Mambrasar, Muh. Lubis (Sekretaris), dan panitia pengarah yang terdiri dari Abdullah Fitratussalam Loji (Deklarator), Abu Hamka Syabale (Deklarator), dan Syaihan Muh. Hatta (Deklarator) dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang. Musyawarah Perdana dilaksanakan sejak tanggal 20 hingga25 November 2015.
Pada pembukaan musyawarah saya diberikan kesempatan sebagai Deklarator untuk menyampaikan rekam jejak perjalanan Gerakan Mahasiswa Raja Ampat.
Bapak Presiden Joko Widodo yang saya hormati, berikut ini adalah isi pidato saya :
“Saya ingin katakan dengan tegas, ini mungkin pertama dan yang terakhir kami mengundang Bupati Raja Ampat, adapun kalau kami berubah pikiran baru kami akan mengundang.
Tapi kalau secara garis besar ketegasan saya, adapun sampai nanti Gerakan Mahasiswa Raja Ampat ini berjalan, saya mohon maaf dengan berat hati kami tidak akan mengundang Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati.
Perlu digaris bawahi, bahwa ungkapan itu dikeluarkan oleh saya sebagai bentuk ketidakhadiran Bupati Raja Ampat pada pembukaan musyawarah kami, segala upaya telah kami lakukan selama satu minggu.
Adapun alasan saya atas nama Deklarator menyatakan sikap pada pidato pembukaan, adalah karena kami telah berusaha untuk bisa bertemu dengan Bupati dan menyampaikan langsung maksud-maksud kami bermusyawarah dan meminta Bupati untuk membuka Musywarah Perdana Gemara, namun hasilnya nihil adanya, hingga mendekati pembukaan pada jam 12.00 WIT tanggal 20 November 2017. Kehadiran Kadispora yang mewakili Bupati secara tiba-tiba pun terjadi karena desakan berulang-ulang yang dilakukan oleh panitia kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat.
Musyawarah telah berlangsung, namun tepat pada tanggal 22 November 2017, bertempat di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, Bupati mendatangi mahasiswa dalam musyawarah tersebut sambil marah-marah dan ribut saat Pleno 3 sedang berlangsung.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati memarahi Ketua dan Sekretaris Panitia serta seluruh mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan musyawarah. Saya sebagai Deklarator yang berpidati termasuk di dalamnya dan boleh dikatakan bernasib sial. “Saya digertak oleh Bupati yang hendak memukul wajah dan menendang badan saya “.
Di dalam forum musyawarah yang sedang berlangsung, Bupati memprovokasi mahasiswa peserta musyawarah untuk jangan mengikuti saya, bahwa saya membawa agenda tertentu dari kepentingan kelompok yang tidak bertanggungjawab, sembari mengarahkan tangan serta mengelus kepala dan wajah saya sambil mengatakan “kau anak kecil”. Perilaku semacam ini yang menurut saya sangat aneh.
Tak cuma sampai di situ, Bupati juga mengangkat sumpah demi keyakinan dia dan keyakinan saya, bahwa anak ini sambil menunjuk ke arah saya, dia tidak akan jadi pemimpin.
Bupati Raja Ampat kemudian membubarkan kegiatan musyawarah mahasiswa di tengah-tengah pleno sedang aktif berjalan dan itu menunjukkan, bahwa Bupati membubarkan kegiatan mahasiswa Raja Ampat secara tidak terhormat dan mengusir kami sembari mengatakan “jangan buat kegiatan di Raja Ampat sini, apalagi menggunakan fasilitas pemerintah, pergi bikin kegiatan di Sorong sana,” ucap Bupati kepada kami.
Menurut kami, hal ini mungkin peristiwa yang pertama kali dicetuskan oleh Bupati Raja Ampat sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia pada tingkat kepala daerah.
Barang kali Bupati lupa, bahwa kami yang dihakimi adalah putra-putri asli Raja Ampat dan mungkin Bupati juga lupa, bahwa Kabupaten Raja Ampat ini dimekarkan karena semangat putra-putri Raja Ampat harus menjadi tuan di negeri sendiri.
Mahasiswa adalah agen perubahan, mahasiswa adalah pewaris tongkat estafet masa depan bangsa ini, karena mahasiswa sebagai civil sosiaty, sebagaimana dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
Mahasiswa harus bisa berperan dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik masalah ekonomi, sosial dan pendidikan melalui kajian-kajian dan penelitian berdasarkan nilai-nilai akademis, guna keunggulan idealisme kalian untuk hal-hal yang positif serta mengeliminir hal-hal negatif.
Bapak Presiden Joko Widodo yang saya hormati, saya tidak bermaksud untuk mengganggu perjalanan Bapak dan Ibu Iriana serta keluarga di negeri kami Raja Ampat, selaku mahasiswa Raja Ampat dan kami semua mahasiswa/i Raja Ampat yang tergabung dalam wadah kedaerahan Gerakan Mahasiswa Raja Ampat (Gemara) hendak bertanya kepada Bapak.
“Jikalau pidato saya mengakibatkan Bupati Raja Ampat tersinggung, ataukah mungkin pidato saya terlalu kurang ajar terhadap Kepala Daerah, apakah sebaliknya perilaku tindakan kekerasan Bupati Raja Ampat kepada kami mahasiswa tidak kurang ajar?
Menurut saya, perilaku seorang pemimpin seperti Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati yang dipertontonkan di dalam ruang Musyawarah Perdana Gerakan Mahasiswa Raja Ampat tersebut, sangatlah tidak mencerminkan sikap pemimpin yang layak untuk diteladani.
Bahwa kami sadar, sebagai mahasiswa yang mempunyai tugas sebagai agent of change dan agent of control bertekad serta berkomitmen untuk menjunjung persatuan yang humanis, dengan memajukan pendidikan di negeri kami, agar ke depan negeri kami bisa maju jauh lebih baik.
Semoga kejadian ini hanya menimpa generasi kami dan tidak untuk generasi selanjutnya. Di sini negeri kami Raja Ampat. Disini kami bukan Turis.
Abdullah Fitratussalam Loji, Deklarator Gerakan Mahasiswa Raja Ampat-Gemara (Lj)
