JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Tengggarong, Kalimantan Timur awal pekan ini berjanji akan memperjuangkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal bisa masuk dalam kalender resmi Indonesia.
Keterangan resmi senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, untuk mendukung upaya itu, DPD RI telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Buat kami, pelestarian warisan dan budaya luhur nusantara perlu, sebagai bagian dari ciri dan karakter bangsa Indonesia, sekaligus filter masuknya pengaruh negatif konsekuensi dari globalisasi tanpa batas yang terjadi saat ini dan masa mendatang.”
Tidak itu saja, DPD RI dengan stakeholder terkait berencana menggelar Kongres Budaya Nasional, dengan menghadirkan seluruh Raja dan Sultan se-Nusantara. “Hal ini kita lakukan agar eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah,” jelas dia.
Dari kegiatan ini, LaNyalla berharap muncul beberapa rekomendasi demi penguatan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas. Karena itu, LaNyalla memuji eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara. “Saya bangga dengan eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara. Karena, ini adalah salah satu wujud nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa pelestari budaya.”
Kutai Kartanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, selain Kerajaan Kandis dan Kerajaan Salakanagara. “Eksistensi tradisi Kesultanan Kutai Kertanegara tentu menambah daya dukung sektor pariwisata Kalimantan Timur, utamanya dalam upaya menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara,” jelas LaNyalla.
Dalam kesempatan itu, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadinata ke-XXI Aji Muhammad Arifin menyampaikan, sejak 23 Januari 1950, Kesultanan Kutai Kertanegara telah menyampaikan legacy untuk bangsa Indonesia dengan mendukung NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara, serta meminta pemerintahan demokratis dapat dijalankan di Indonesia.
“Namun, dalam pemajuan kebudayaan, kami masih terus harus berjuang, karena Kemendagri belum memberi payung yang cukup bagi kami agar mendapatkan perhatian Pemerintah melalui bantuan anggaran yang cukup dari APBD maupun APBN. Untuk itu, kami berharap Ketua DPD RI dapat memperjuangkan agar kesultanan dan kerajaan di Indonesia mendapat payung hukum berupa Perpres,” kata juru bicara Sultan XXI, Awang Yacoub.
LaNyalla berjanji akan menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi aspirasi terkait kesultanan di Nusantara. “Insya Allah kami menyampaikan langsung, apalagi di Kaltim ada Senator Ibu Aji Mirni Mawar, yang masih kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara,” tukas LaNyalla yang mendapat Songkok Senur dan Mandau khas Kukar.
Dalam kunjungan itu, LaNyalla didampingi sejumlah senator, antara lain, Aji Mirni Mawarni, M. Idris, Zainal Arifin, Bustami Zainuddin, Djafar Al Katiri, Habib Abdurrahman Bahasyim, Asyera Wundalero, Wa Ode Rabia, Jiyalika Maharani, Amaliah, Cherish Harriette, Adilla Aziz, serta mantan Senator Kaltim Awang Ferdian. (akhir)
