JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior juga ekonom dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Hj Anis Byarwati mengatakan, 77 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pembiayaannya masih berasal dari keuangan sendiri, sisanya dari pihak lain termasuk dunia perbankan.
Hal itu diungkapkan Anis dalam Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi XI DPR RI ke Kalimantan Timur untuk mencermati data hasil survei Bank Indonesia (BI) tentang pembiayaan UMKM yang masih minim. Dia melihat, sebagian besar pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri.
“Kalau kita lihat di sini lebih dari 50 persen dibiayai sendiri, sisanya baru pihak lain seperti perbankan,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dari Dapil Provinsi Jakarta Timur ini.
Menurut Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini, data tersebut menggambarkan kondisi mayoritas UMKM yang masih unbankable (tidak dapat memenuhi syarat sebagai nasabah bank) sehingga mengalami hambatan untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan dan perlu dicarikan solusi.
Anis memberikan perhatian terhadap tingkat pendidikan pelaku UMKM yang lulusan SD sampai SMA. Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN) DPR RI ini, dengan tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) demikian, membuat kesulitan mengimplementasikan program UMKM.
Persoalan SDM ini bukan hanya di Kalimantan Timur saja, juga di seluruh Indonesia, dimana pelaku UMKM rata-rata berpendidikan SD sampai SMA, sehingga seluruh stakeholder UMKM seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Keuangan. “Mari kita memikirkan bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan,” ujar Anis.
Yang juga menarik perhatian Anis, tentang program Momspreneur yang merupakan pemberdayaan wanita produktif untuk mewujudkan UMKM sukses. Momspreneur yang berupa program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) yang menyasar ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan rentenir di Kaltim.
Anis ingin tahu lebih jauh tentang kondisi perempuan di Kaltim dan alasan Pemprov Kaltim memilih sasaran pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir, serta perkembangan dari Momspreneur ketika mereka melakukan usaha melalui UMKM.
Berikutnya terkait dengan Pusat Logistik Berikat (PLB), berdasarkan penjelasan perwakilan Bea Cukai Kalimantan Timur, program ini didukung BI. PLB dapat meningkatkan daya saing terutama ekspor produk unggulan plastik.
Namun, keberadaan PLB masih perlu disinergikan dengan semua program ekspor. Sejauh ini belum ada UMKM binaan BI memanfaatkan fasilitas PLB. Artinya, keberadaan PLB ini belum dirasakan manfaatnya atau belum bersinergi dengan UMKM dalam hal ini UMKM binaan BI.
Berdasarkan temuan ini, Anis mendorong agar forum yang dihadiri BI, Bea Cukai dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dapat menjadi sarana untuk membicarakan kemudahan dan insentif yang dapat diberikan diberikan program ini. “Alangkah baiknya ada sinkronisasi Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai dengan UMKM binaan Bank Indonesia,” ujar Anis.
Anis meminta penjelasan tentang realisasi target penyaluran dana bantuan pemerintah buat pelaku usaha mikro melalui Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) 9111 UMKM, bagaimana nasib yang belum mendapatkannya. Sebab, ada beberapa permasalahan dengan data seperti alamat penerima yang belum jelas, penerima BPUM yang berada di tempat terpencil dan ada NIK ganda.
“Semua masalah ini akan menghambat kemajuan UMKM. Karena itu, saya menghimbau agar kita sama-sama punya komitmen, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, semua stakeholder harus berkomitmen untuk memajukan UMKM termasuk di Kalimantan Timur,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
