SURABAYA, Beritalima.com |
Polemik berkepanjangan terkait JLS (Jalan Lintas Selatan) akhirnya berhasil memperoleh solusi. Pemerintah mendapatkan pinjaman dari Islamic Development Bank untuk melanjutkan pembangunan JLS yang sempat mangkrak karena dihantam pandemi covid 19.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi D DPRD provinsi Jatim Dr H Kuswanto SH,MH mengungkapkan apresiasi terhadap kinerja pemerintah. Karena JLS ini sejak tahun 2002 pada masa kepemimpinan gubernur Imam Utomo sudah menginisiasi untuk membuka jalur lintas selatan. Karena adanya disparitas yang mencolok, baik dari sektor ekonomi, budaya maupun pertumbuhan SDM.
Kuswanto menuturkan bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur JLS ini jelas beda dengan penyelesaian pembangunan jalan tol.
“Kalau penyelesaian jalan tol para investor itu berebut untuk bisa mengambil proyek ini, tetapi ini kan bukan jalan berbayar sehingga tidak ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Di sektor pembangunan JLS ini penyelesaian mulai dari jalan yang belum terselesaikan pembebasan tanahnya, hingga rencana pembangunan infrastrukturnya,” terang politisi Demokrat ini dengan gamblang.
“Dengan demikian tidak ada solusi lain kecuali campur tangan pemerintah. Dan pemerintah yang harus menyelesaikan, apakah itu lewat hutang atau pinjaman dari luar negeri seperti yang sekarang ini. Kita dapat pinjaman dana dari Islamic Development Bank, pinjaman dana ini yang bisa pinjam hanya pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang pasti, karena itu membutuhkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun. Sumber dananya dari mana, dari investor tidak mungkin. Berarti pemerintah harus mencari dana bantuan atau apapun bentuknya, tetapi lebih cenderung kepada dana pinjaman dari pihak asing,” sambung Kuswanto.
“Buat kami semua saat sekarang adalah kekurangan dana penyelesaian ini yang menjadi konsentrasi kita yaitu Rp 4,7 triliun lebih itu harus kita dapatkan,” tuntasnya.(Yul)
