MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, kembali meraih predikat nilai BB (Sangat Baik) untuk kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan predikat nila B (Baik) untuk Reformasi Birokrasi (RB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tahun 2021 dalam acara SAKIP-RB Award 2021 yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa 5 April 2022.
Sedangkan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, mengikuti penyerahan tersebut secara virtual dari kantor.
Kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
“Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance,” ucap H. Ahmad Dawami.
Bupati juga bersyukur atas penghargaan yang kembali didapat dengan hasil yang positif. Menurutnya, hal tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memberikan kerja nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
Sementara itu, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang diwakili Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutan mengatakan, transformasi menjadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi.
Hal ini, lanjutnya, sesuai amanah Presiden Joko Widodo yang menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan, dan berbagai peluang, melalui inovasi-inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen nyata serta perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan,” kata Rini.
Sebagai informasi pada tahun 2021 evaluasi telah dilakukan terhadap 79 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi (SAKIP/RB), serta 494 kabupaten/kota (SAKIP) dan 441 kabupaten/kota (RB) dengan total unit sebagai sampel evaluasi mencapai 22.000 unit.
Hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP yaitu pada tingkat kementerian/lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02. Pada pemerintah Kabupaten Kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. (Dibyo).
Ket. Foto: H. Ahmad Dawami (kanan).
