JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mendorong DPP Partai Golkar segera menggelar Rapat Pleno. Sebab, tanpa ada Rapat Pleno, tidak bakal pernah ada Musyawarah Nasional (Munas).
Rapat Pleno, ungkap mantan Wakil Sekjen Partai Golkar tersebut dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Sabtu (20/7) pagi, bagaikan sebuah mata rantai.
Bila satu terputus, lanjut pria berdarah ningrat Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, yang lain pun menjadi tidak bisa bekerja. “Jadi, aneh kalau DPP Golkar sampai saat ini belum menggelar rapat pleno. Munas tidak bakal ada tanpa didahului akan Rapimnas. Rapimnas juga tidak bakal ada tanpa didahului Rapat Pleno Harian,” ulang dia.
Lalu Mara menyinggung tanggung jawab Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Kata dia, kemauan Airlangga untuk menggelar Rapat Pleno sangat penting. “Rapat Pleno Harian tidak ada kalau tidak ada undangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen,” ujarnya.
Lalu Mara melanjutkan, baik itu Pleno, Rapimnas, maupun Munas, tata caranya sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Karena itu, tidak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya. “Semuanya ada di DPP, dalam hal ini Ketua Umum,” kata dia.
Lebih jauh dikatakan, kalau Ketua Umum tidak mau menandatangani undangan untuk Rapat Pleno sebagai proses awal, ya tentu saja tidak bisa dilanjutkan.
Bahkan, kata Lalu Mara, ibarat orang bermain sepakbola. dalam hal ini Pak Airlangga memainkan pola memperlambat ritme permainan. Itu sah saja asalkan tidak melebihi waktu yang sudah diatur.
Lalu Mara menyebut, segala tekanan atau desakan untuk menggelar Munas tidak akan berhasil kalau Ketua Umum diam saja. “Mau didesak seperti apa, kalau Ketua Umum tidak tanda tangan undangan Pleno Harian, ya tak bisa juga,” tutur dia.
Sebelumnya, Lalu Mara memberikan tanggapan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Bambang Soesatyo yang menurutnya memiliki arti tersendiri. Arti itu berkaitan dengan persaingan perebutan pucuk pimpinan di partai berlambang Pohon Beringin tersebut.
Lalu Mara mengatakan setelah Bambang Soesatyo diterima Presiden Jokowi, sinyal kuatnya adalah pemilihan ketua umum Partai Golkar dipastikan akan diikuti lebih dari satu calon.
“Dengan begitu, kecil kemungkinan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode lima tahun ke depan bakal berlangsung secara aklamasi. Munas akan dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung sesuai AD/ART,” demikian Lalu Mara Satriawangsa. (akhir)
