SURABAYA, beritalima.com| Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik Sanusi sebagai Bupati Malang sisa masa jabatan 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (17/9).
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.35-4048 Tahun 2019 tanggal 13 September 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Malang sisa masa jabatan 2016-2021.
Sanusi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Malang yang kemudian menggantikan Rendra Kresna, Bupati Malang yang terkena masalah hukum dan diputus bersalah oleh pengadilan dan telah diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Kepada Sanusi yang baru dilantik, Khofifah, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjelaskan bahwa Kab. Malang, Kota Malang serta Kota Batu sebagai wilayah yang sangat solid dalam mempersiapkan kawasannya sebagai Malang Raya. Koordinasi diantara Bupati Malang, Walikota Malang serta Walikota Batu sangat intensif melakukan koordinasi terkait pembangunan infrastruktur, konektivitas serta pariwisata di wilayah Malang Raya.
“Dari pertemuan beberapa hari lalu, tiga kepala daerah tersebut berharap ada Light Rail Transit (LRT) yang saling terkoneksi antara Malang Raya. Semalam saya dapat tamu investor yang memiliki opsi pembangunan skytrain. Sekarang Kota Batu sedang exercise cable car ke Gunung Panderman. Bila dari Panderman sampai dengan Bromo, maka skytrain memungkinkan membangun konektivitas dengan beberapa titik stasiun,” katanya.
Menurutnya, pembangunan ini berseiring dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dimana di dalamnya ada cluster digital IT. Melalui pembangunan ini, dirinya berharap target start up Jatim terkonsentrasi di Malang Raya. Keberadaan KEK Singhasari juga diharapkan menjadi kekuatan dalam menyiapkan Malang Raya sebagai area digital IT.
Selain pengembangan kawasan Malang Raya, sebut Khofifah, pembangunan kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) menjadi salah satu dari tiga prioritas pembangunan di Jawa Timur lima tahun kedepan. Sehingga dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas terutama Malang Raya dirinya berharap ada peningkatan lama berkunjung (lenght of stay) wisatawan terutama wisatawan manca negara ke Jatim.
“Jadi kesiapan Malang Raya untuk menjadi bagian dari penyangga BTS menjadi sangat penting. Terutama Kab. Malang memiliki daerah yang bersebelahan langsung dengan Bromo, juga dengan Kediri dan berhimpit dengan Kabupaten Blitar. Jadi ini akan menjadi bagian penyangga juga untuk selingkar Wilis. Betapa pentingnya Kab. Malang sebagai penyangga BTS juga sebagai penyangga selingkar Wilis,” jelasnya.
Dengan pengembangan kawasan BTS serta Selingkar Wilis, diharapkan dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan. Hal ini sekaligus menjadi terbukanya percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah selatan Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Kab. Malang dengan RPJMD Provinsi Jatim. Selanjutnya, bisa diselaraskan dan disinkronkan dengan RPJMN pemerintah pusat yang saat ini tengah dibahas oleh tim dari Bappenas.
“RPJMN saat ini on progress dan Menteri Bappenas sudah melakukan sinkronisasi program. Tim RPJMN akan terus mendata apa yang menjadi kebutuhan lokal, regional kemudian disinergikan dalam perencanaan pembangunan nasional,” katanya.
Sinkronisasi ini menjadi penting. Apalagi saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan percepatan pembangunan industri terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Percepatan ini dilakukan dengan sangat cepat, intensif dan detail.
“Ada sesuatu yang harus disinergikan sifatnya sangat segera. Seperti prinsip dalam SDG’s bahwa kita ingin ‘No One Left Behind’ atau jangan ada satupun yang tertinggal. Dalam perencanaan ini titik strategisnya adalah pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja serta peningkatan PDRB. Jadi ini yang harus terus disisir,” jelasnya.
Menyikapi hal tersebut, Khofifah meminta kepada Bupati Malang beserta seluruh OPD memperhatikan efektivitas pembangunan dan fokus pada titik yang memiliki daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sehingga ke depan bisa menurunkan ketimpangan, mengurangi kemiskinan sekaligus memperluas lapangan pekerjaan.
Terkait kemiskinan di Kab. Malang, lanjutnya, sudah ada penurunan namun bila diukur secara kuntitatif masih cukup tinggi apalagi di wilayah Malang selatan. Untuk itu perlu dikembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan mengoptimalkan keberadaan Bakorwil.
Di akhir, Khofifah mengatakan bahwa di era saat ini terjadi dinamika sosial, ekonomi, politik dan hankam yang relatif fluktuatif. Untuk itu perlunya membangun titik ekuilibrium baru.
“Apa yang sudah terbangun di Jatim guyub rukun tolong dijaga, kehidupan harmoni terus diikhtiarkan seperti dalam Nawa Bhakti Satya yakni Jatim Harmoni. Apalagi heterogenitas Jatim luar biasa sehingga bangunan kehidupan harmoni harus diikhtiarkan bersama,” katanya.
Arumi Lantik Ketua TP PKK dan Dekranasda Kab. Malang
Selain pelantikan Bupati Malang, pada kesempatan tersebut juga mengagendakan pelantikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kab. Malang sisa masa jabatan 2016-2021 yakni Anis Zaidah Wahyuni Sanusi oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Arumi Emil Elestianto Dardak.
Pelantikan tersebut berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 11/KEP/PKK.PROV/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kab. Malang tanggal 16 September 2019 serta SK Ketua Dekranasda nomor 016/DEKRAN.JATIM/SK/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua Dekranasda Kab. Malang sisa masa jabatan 2016-2021.
Dalam sambutannya, Arumi, sapaan akrab Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jatim ini mengutip apa yang disampaikan Gubernur Jatim saat melantik pengurus TP PKK Provinsi Jatim bahwa meraih prestasi penting namun jangan sampai lengah bahwa tantangan dan hambatan selalu datang.
“Oleh karena itu kita harus selalu adaptasi terhadap segala perubahan, tren yang ada serta apa yang terjadi di sekeliling kita. Apalagi Malang posisinya sangat strategis terutama terkait pariwisata,” katanya.
Selain beradaptasi, Arumi juga mengingatkan pentingnya kesiapan sebelum berbagai kemajuan pembangunan dilakukan. Ditambah pemerintah pusat memiliki target pembangunan proyek Selingkar Wilis, serta pengembangan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dimana Kab. Malang menjadi wilayah yang dilalui.
“Kesiapan ini harus dilakukan salah satunya dengan membina UMKM karena dengan berbagai proyek tersebut nantinya banyak pihak yang melirik potensi Malang. Jadi masyarakat lokal harus dapat peran. Jangan sampai yang mengambil peranan tersebut adalah orang luar, dan masyarakat lokal hanya jadi penonton. Harus disiapkan visi misi dalam menyambut kemajuan itu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Arumi juga meminta Ketua TP PKK Kab. Malang untuk fokus terhadap masalah penanggulangan stunting, peningkatan IPM serta masalah sampah plastik. Terkait sampah plastik, sebut Arumi, menjadi problem bersama. Apalagi Kab. Malang merupakan daerah tujuan wisata, sehingga hal tersebut harus disikapi serius.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur Jatim, Sekdaprov Jatim, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Forkopimda Kab. Malang, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Kab. Malang. [rr]
