SURABAYA, britalima.com – Saat ini kita memasuki era/lorong ketidakpastian pembiayaan. Tiga tahun terakhir, kondisi penerimaan negara mengalami stagnan, bahkan cenderung turun. Hal ini berdampak pada berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi dan kab/kota. Untuk itu agar para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim menyiapkan skenario dalam rangka penyelamatan pembiayaan untuk kesejahteraan.
Hal ini disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim saat Pengambilan Sumpah Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Pengukuhan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Jawa Timur di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (2/6).
Menurut Pakde Karwo, ada tiga langkah yang bisa dilakukan. Pertama, belanja tetap dan rutin harus berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan melalui Dana Alokasi Umum. Belaja tetap ini seperti belanja pegawai, pemeliharaan gedung dan perjalanan dinas. “Saya minta Pak Sekda untuk manajemen keuangan harus rinci, agar kualitas pembangunan kita tidak turun. Untuk itu saya minta budget policy harus menetapkan PAD terutama dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan rutin. Ini strategi menyelamatkan atas ketidakpastian,” katanya.
Kedua, dengan melakukan strategi pembiayaan non-APBD, salah satunya mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD. Misalnya, rumah sakit harus bisa mengembangkan klinik yang memberikan harapan, seperti klinik kecantikan. “Semua yang menghasilkan barang dan jasa harus bisa dijual. Seperti rumah sakit, UPT sektor perikanan dan pertanian, badan diklat dll harus menjadi BLUD, sehingga bisa membiayai dirinya sendiri,” ungkapnya.
Ketiga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi harus menjadi industri urutan nomor dua setelah Bank Jatim. Caranya, dengan skema yang sudah ditetapkan, yakni deviden dijadikan sebagai setoran, bukan mengambil dari APBD. Salah satunya melalui kesepakatan dengan Pertamina agar operator pertamina atau pihak ketiga yang lain, devidennya sebagai cicilan terhadap penyertaan. “Ini strategi kita,” jelas Pakde Karwo.
Dikatakannya, seluruh program Pemprov Jatim selama ini berjalan baik meskipun ada krisis ekonomi. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim dan keuntungam jual beli barang yang terus naik. Namun masalah penurunan kemiskinan masih menjadi persoalan. “Ini yang sedang dicek apakah kemiskinan karena masalah struktural atau kultural. Kemiskinan kultural karena pendidikan dan kesehatan kurang bagus,” katanya.
Di akhir, Pakde Karwo mengusulkan pada gubernur periode berikutnya untuk mengembangkan konsep ekonomi syariah. Salah satunya dengan mendorong masyarakat menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti BaitMaal wat Tamwil (BMT), untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan. Menurutnya, saat ini ada sekitar 327 triliun rupiah uang masyarakat Jatim yang belum masuk ke industri jasa keuangan. “Ini harus dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan sebagainya,” terangnya.
Pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang dilantik kali ini berjumlah 12 orang. Antara lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim, Dr. Mas Purnomo Hadi, MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim, Setiajit, SH, MM dan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim, Drs. Ashari Abubakar, MM. Sedangkan pejabat administrator (Eselon III) yang dilantik kali ini berjumlah 44 orang.
Restrukturisasi Pendidikan
Usai melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim, Gubernur Soekarwo melantik 46 kepala UPT satuan pendidikan atau kepala sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Dalam sambutannya, Pakde Karwo menjelaskan Pemprov Jatim akan melakukan restrukturisasi pendidikan di Jatim.
Restrukturisasi dilakukan dengan, pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim melalui penciptaan manajemen standar pendidikan yang sama antar sekolah baik di wilayah tengah maupun pinggiran. “Jadi ke depan tidak ada lagi istilah sekolah pinggiran dan sekolah tengah,” terangnya.
Kedua, menerapkan sistem online dan transparansi dalam sistem administrasi pendidikan, seperti kenaikan pangkat bagi guru. Sistem ini dilakukan untuk mengurangi tatap muka, sehingga terhindar dari praktek pungutan liar. “Misal soal kenaikan pangkat bisa dikirim melalui pos. Jadi orang tidak harus ketemu orang untuk membahas soal kenaikan pangkat,” katanya.
Ketiga, menjadikan SMK menjadi BLUD. Misalnya, SMK membuat pelatihan yang dijual kepada pihak luar, seperti pelatihan perhotelan, membatik atau mendesain baju. Bisa juga dengan membuat pelatihan jangka pendek enam bulan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja/BLK.
Lebih lanjut, Pakde Karwo juga mengusulkan agar perguruan tinggi menjadi mentor di bidang vokasional. Terutama dalam hal akreditasi SMK swasta. Saat ini, lanjutnya, dari total 1700-an SMK swasta di Jatim, baru sekitar 20 persen yang terakreditasi, sisanya belum. “Untuk itu kita akan minta fakultas teknik di perguruan tinggi untuk mengampu SMK yang tidak memenuhi syarat pendidikan vokasional atau belum terakreditasi ini,” katanya.
Parameter Utama Penentuan Jabatan
Usai Gubernur Jatim melantik pejabat eselon II, III dan Kepala Sekolah, di tempat yang sama, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM melantik 144 orang pejabat pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam sambutannya, Sekdaprov berpesan agar kompetensi, integritas, dan loyalitas menjadi parameter utama yang digunakan untuk menentukan jabatan bagi setiap pegawai. Ini dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum.
Sukardi menjelaskan, melihat parameter tersebut, pejabat yang baru dilantik ini dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik guna membuktikan kebenaran dari penilaian tersebut. “Bagi pejabat yang baru saja dilantik merupakan pegawai yang dinilai layak dan mampu untuk diangkat dalam jabatan berdasarkan kompetensi, integritas, dan loyalitas,” ujar Sekdaprov Jatim.
Di akhir, Sukardi berpesan agar langkah Pemprov Jatim untuk mengurangi jam kerja pada bulan suci Ramadhan ini jangan dijadikan alasan penurunan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun langkah ini justru menjadi pemacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Jatim.
“Semoga seluruh amalan kita dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dapat menjadi catatan pahala bagi kita semua. Serta mendorong kita untuk senantiasa memberikan pengabdian yang terbaik bagi NKRI yang kita cintai ini,” ujar Sekdaprov Jatim. (rr)
